Reshuflle Kabinet Jokowi, PDIP Sambut Masuknya PAN

Editor

Febriyan

Minggu, 27 Maret 2022 15:26 WIB

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Dok.TEMPO/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya tidak keberatan dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasto bahkan menilai PDIP dan PAN bisa bekerja sama karena memiliki sejarah kelahiran yang erat.

"PAN itu kan basis pemilihnya banyak yang berasal dari Muhammadiyah, kemudian PKB dan PPP dari NU, sehingga tentu saja kami bisa bekerja sama," ujar Hasto di Kawasan GBK, Jakarta Pusat, Ahad, 27 Maret 2022.

Hasto menerangkan organisasi Muhammadiyah, yang merupakan basis pemilih PAN, didirikan pada tahun 1912. Sementara itu Partai Nasional Indonesia, yang merupakan cikal bakal PDI Perjuangan, didirikan pada tahun 1927. Melihat waktu pendirian organisasi itu, Hasto menyebut keduanya memiliki kaitan dalam kemerdekaan Indonesia dan harus bisa bekerja sama saat ini.

"Tetapi apakah PAN mau masuk atau tidak, itu Presiden Jokowi yang memutuskan," kata Hasto.

Isu PAN akan mendapatkan kursi menteri menguat setelah seorang pejabat yang mengetahui rencana perombakan kabinet bercerita Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Persamuhan itu digelar pada Jumat sore, 4 Februari 2022.

Advertising
Advertising

Menurut pejabat itu, Jokowi dan Zulkifli membicarakan soal perombakan kabinet. Namun, sumber tersebut mengatakan Presiden dan Zulkifli belum sampai pada pembicaraan ihwal nama calon menteri. Pun posisi yang akan diisi oleh kader PAN masih samar.

Ketua DPP PAN, Bima Arya, mengakui bahwa ada informasi partainya akan mendapat jatah kursi menteri jika Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. PAN disebut-sebut bakal mendapat satu posisi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Info yang saya dengar dari beberapa sumber begitu," tuturnya lewat pesan singkat, Sabtu, 12 Maret 2022.

Kendati demikian, Bima mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut ihwal siapa mengisi posisi apa di kabinet.

"Kapan waktunya juga enggak tahu juga. Itu ranah Presiden," ujarnya.

Bima juga enggan mengonfirmasi kabar soal Zulkifi telah bertemu Jokowi membahas rencana perombakan kabinet. "Yang pasti ketua umum pasti berkomunikasi dengan Presiden," ujarnya.

Pada Jumat kemarin, Presiden Jokowi pun memberi sinyal reshuffle kabinet akan terjadi. Dia menyentil para menteri yang dinilai masih belum bekerja sesuai arahannya soal memaksimalkan produk lokal dalam belanja pemerintah.

Eks Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut tiga menteri, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagai tiga menteri yang bisa saja dia copot jika terus mengandalkan produk import dalam belanja di instansinya masing-masing. Meskipun demikian, Jokowi tak menyebutkan kapan akan melakukan reshuffle kabinet.

Baca: Reshuffle Kabinet Jokowi, PDIP Sentil Menteri yang Ingin Maju di Pilpres 2024

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Anna Budiarti Wanita Pertama Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Solo dari PDIP

2 jam lalu

Anna Budiarti Wanita Pertama Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Solo dari PDIP

Sebanyak tujuh orang telah mendaftar untuk penjaringan bakal calon Wali Kota Solo dari PDIP. Anna menjadi perempuan pertama yang mendaftar.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

3 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

3 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

7 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

8 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

10 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

12 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

20 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya