Panglima TNI Tolak Dampingi Megawati

Reporter

Editor

Rabu, 28 Januari 2009 19:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menolak tawaran mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden. Djoko mengaku sama sekali tidak berminat masuk dalam kancah politik.

"Saya tidak berminat untuk masuk atau terjun dalam kancah politik praktis," ujarnya saat konferensi pers usai rapat pimpinan TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap Jakarta, rabu (28/01).

Secara pribadi, Djoko menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari PDIP tersebut. Tapi, sebagai prajurit dan Panglima TNI dia menyatakan fokusnya saat ini adalah TNI. "Saya punya obsesi untuk menuntaskan reformasi TNI," ujarnya.

Seperti diberitakan kemarin, nama Djoko dan mantan Kapolri Sutanto sempat muncul dalam bursa calon wakil Megawati.

DPD PDIP DKI mengusulkan nama keduanya karena menilai kedua tokoh ini mampu menjadi pemimpin yang baik. Keduanya dinilai telah berhasil melaksanakan kepemimpinannya dengan sukses di institusi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Djoko juga kembali menegaskan netralitas TNI dalam Pemilu 2009. "Kami netral dan kami akan menjaga betul netralitas tersebut. Salah satu upaya untuk mempertegas netralitas itu adalah dengan mengeluarkan buku saku untuk prajurit. Dalam buku saku ini dimuat peraturan-peraturan pemilihan umum. "Jadi kalau ada prajurit yang mengaku belum tahu aturan, itu tidak benar".

Sebagai atasan, lanjutnya, dia telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan perintah yang tegas. "Perintah sudah tegas, sudah selesai. Sekarang tinggal mengontrolnya," ujarnya.

Djoko juga berpesan kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada prajurit yang terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik lain.

TITIS SETIANINGTYAS

Berita terkait

Kabupaten Serang Butuh Pemimpin yang Teruji

49 hari lalu

Kabupaten Serang Butuh Pemimpin yang Teruji

Andika Hazrumy menargetkan agar sekolah pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SMP bisa secara 100 persen bebas biaya

Baca Selengkapnya

Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

13 Juni 2024

Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan 44 perkara sengketa Pemilu 2024. Jumlah ini lebih banyak dibanding Pemilu 2019 yang hanya 13.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

8 Mei 2024

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

29 April 2024

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

29 April 2024

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

29 April 2024

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

3 April 2024

Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.

Baca Selengkapnya

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

2 April 2024

Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

26 Maret 2024

Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

26 Maret 2024

MK Tambah Kuota Saksi-Ahli di Sengketa Pemilu, Maksimal Jadi 19 Orang

MK menambah kuota saksi dalam sidang sengketa Pemilu menjadi maksimal 19 orang. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya