TEMPO.CO, Jakarta - Nama Tanri Abeng popular sejak akhir 1990-an. Ia terkenal dengan sebutan Manajer Satu Miliar, selain kiprahnya di bidang politik dan kenegaraan. Selain itu, Tanri dua kali menjabat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Tanri yang menjabat menteri pada 16 Maret 1998 hingga 20 Oktober 1999 dalam Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Moncer karirnya, Tanri lahir dari keluarga petani miskin di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan pada 7 Maret 1942. Sudah yatim piatu saat 10 tahun, ia tinggal dengan kerabatnya di Makassar. Kerabatnya juga tidak berkecukupan, jadi untuk menyelesaikan pendidikannya Tanri menjual salinan catatan sekolahnya kepada siswa lain.

Sejak awal Tanri menyadari ia perlu berprestasi di sekolah untuk memperbaiki keadaannya, sehingga dia belajar keras dan bisa mendapatkan uang dengan mengajar siswa yang nilainya tidak sebaik dirinya.

Setelah menyelesaikan sekolah, Tanri dipilih untuk program Pertukaran American Field Service (AFS) yang memberinya kesempatan langka untuk menghabiskan satu tahun tinggal di Amerika Serikat. Ini batu lompatan untuknya. Di sana ia belajar berbahasa Inggris dan terpapar keterbukaan, kreativitas, dan sifat budaya Amerika yang berorientasi pada pencapaian.

Setelah program AFS berakhir, Tanri kembali ke Indonesia untuk melanjutkan studinya di Universitas Hasanudin (Unhas), Makassar. Di Amerika Serikat dia diberitahu bahwa berkarir dalam bisnis akan menjadi cara yang tepat untuk mencapai kepuasan pribadi dan berkontribusi kepada masyarakat. Karena itu, dia memutuskan untuk mendaftar kursus administrasi bisnis dan ekonomi.

Untuk mengongkosi kursus itu, ia mencari uang dengan bekerja paruh waktu sebagai manajer di bisnis ekspor komoditas local. Ia juga mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah di sekitar tempat tinggalnya.

Kesempatan baik berikutnya didapat saat memperoleh beasiswa untuk mendapatkan gelar Master of Business Administration di State University of New York di Buffalo. Delapan belas bulan kemudian ia memperoleh gelar MBA.

Baru sehari setelah ia menyelesaikan studi MBA-nya, Tanri dipekerjakan sebagai trainee manajemen oleh Union Carbide Corporation, sebuah perusahaan multinasional besar. Setelah menyelesaikan pelatihannya di awal 1969, dia diangkat sebagai kepala akuntan untuk Indonesia Union Carbide.

Pada usaianya yang ke29, September 1971, Tanri dipromosikan menjadi direktur keuangan dan sekretaris perusahaan, menjadikannya eksekutif termuda di perusahaan. Setelah lima tahun berada di posisi itu, ia dipindahkan ke Singapura untuk mengarahkan operasi pemasaran barang konsumen Union Carbide untuk Timur Tengah, Asia dan Afrika.

Setahun setelah memulai produksi penuh, perusahaan mampu menutup investasi awal dan memperluas ke industri lain, seperti bahan kimia dan agribisnis. Berkantor di perusahaan itu di Singapura pun sukses. Selama tiga tahun di Singapura, operasinya mencatat rekor penjualan dan keuntungan.

Tanri bekerja di Union Carbide hingga 1979. Ia memutuskan pindah kerja. Saat itu produsen bir Belanda Heineken sedang mencari seseorang untuk operasi mereka di Indonesia, PT Perusahaan Bir Indonesia, yang menghasilkan sedikit uang. Meskipun dia tidak minum bir atau berbicara bahasa Belanda, Heineken menawari Tanri sebagai CEO setelah wawancara selama 15 menit.

Salah satu langkah awal Tanri sebagai CEO adalah merombak struktur organisasi dengan mendatangkan orang-orang baru dan memperkenalkan sistem akuntansi biaya dan penganggaran yang tepat. Perusahaan juga memiliki masalah dengan kredit macet karena sistem distribusinya yang terlalu rumit, melibatkan lebih dari 100 distributor yang berbeda. Tanri memangkas jumlah distributor menjadi 12.

Setelah melanglang buana ke berbagai perusahaan, pada 1991, Tanri melangkah ke dunia politik. Ia ditunjuk untuk mewakili Golkar di Majelis Permusyawaratan Agung (MPR). Dan pada Januari 1998, ketika perekonomian sedang memburuk, ia diangkat menjadi Dewan Ketahanan Ekonomi Nasional untuk memberi nasihat kepada Presiden Soeharto tentang kebijakan ekonomi.

Pada Maret 1998, Tanri membuat langkah yang jauh lebih substansial di dunia politik ketika ia diangkat menjadi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pertama. Dalam posisi ini fokusnya berubah dari membalikkan kelompok bisnis swasta tertentu memutar hampir seluruh sektor BUMN.

Saat itu, BUMN berada dalam kesulitan akibat manajemen yang buruk selama bertahun-tahun, campur tangan politik dan resesi ekonomi yang parah akibat jatuhnya rupiah pada tahun 1997–1998. Untuk mengubah perusahaan-perusahaan itu, Tanri meluncurkan program reformasi yang mengambil prinsip panduan kebutuhan untuk meningkatkan nilai secara keseluruhan.

Sejalan dengan prinsip ini, ia mengawasi pengenalan berbagai langkah restrukturisasi khusus perusahaan, mengejar berbagai reformasi peraturan, memprivatisasi lima perusahaan milik negara terkemuka, dan merumuskan rencana yang rinci dan koheren untuk reformasi BUMN di masa depan.

Tanri Abeng bercerita pada masa jabatannya terdapat 159 BUMN yang dinilai kurang sehat sehingga diperlukan upaya untuk memperbaikinya. Ia mengusulkan kepada Soeharto untuk memprofitisasi, restrukturisasi dan privatisasi. Sehingga terbentuk 10 holding BUMN yang salah satunya melakukan merger beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri.

Baca juga: Tanri Abeng Ungkap Dampak Kerugian BUMN Dianggap Kerugian Negara ke Perusahaan

ANNISA FIRDAUS | ANTARA | tanriabeng.com