TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Tadulako, Dr Slamet Riyadi Cante, meminta para elit politik di Indonesia mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024. Dia menilai elit politik seharusnya bisa lebih fokus dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini seperti kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kebutuhan pokok lainnya.

"Diskursus tentang penundaan pemilu yang digagas oleh beberapa pimpinan partai politik sebaiknya diakhiri dan para elit parpol fokus terhadap agenda-agenda bangsa yang lebih mendesak seperti kelangkaan minyak goreng, kedelai, dan harga kebutuhan pokok lainnya yang melambung tinggi sehingga menyusahkan masyarakat," katanya, di Palu, Senin, 7 Maret 2022.

Slamet Riyadi menyatakan masalah yang tengah dipikul oleh masyarakat dapat teratasi jika pemerintah dan elit parpol bekerja sama. Dia meyakini jika masalah tersebut terselesaikan, maka tidak perlu dilakukan penundaan pemilu.

Mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Riyadi juga meyakini mayoritas masyarakat menolak wacana tersebut. Dia pun mengingatkan bahwa masyarakat merupakan pemilih bagi partai politik.

"Demikian juga halnya dengan parpol penggagas pemilu ditunda, mayoritas pendukung dan pemilih parpol tersebut justru tidak menginginkan pemilu ditunda," katanya.

Dia pun berharap para elit parpol lebih memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi. Mereka diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat, bukan dengan cara menunda pemilu yang cenderung lebih politis dan tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat.

"Para elit parpol sebaiknya memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dialami masyarakat saat ini, bukan justru melakukan manuver dalam kerangka kepentingan politik belaka."

Wacana penundaaan pemilu memang terus bergulir meskipun mendapatkan kecaman dari berabagai pihak. Mulai dari akademisi, pengamat, tokoh politik hingga masyarakat menyatakan tak sepakat dengan ide yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar itu.

Desakan agar Presiden Jokowi menolak wacana ini pun mentok. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Jokowi hanya menyatakan akan patuh pada konstitusi dan tidak secara tegas menyatakan menolak penundaan pemilu. Pernyataan Jokowi itu dianggap bersayap.