Anggaran Sisminbakum Ditetapkan Pekan Depan
Jumat, 23 Januari 2009 23:12 WIB
TEMPO Interaktif ,
Jakarta :Jakarta:Sekretaris Jenderal Dephukham, Abdul Bari Azed menyatakan, anggaran bagi Sistem Administrasi dan Badan Hukum (Sisminbakum), akan ditetapkan pekan depan. Menurut Abdul, saat ini pembahasan masih seputar penyesuaian mekanisme akses fee atau mekanisme lain.
“Sekarang lagi dibahas tentang PNBP sisminbakum, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dikeluarkan,” ujar Abdul Bari Azed usai pelantikan pejabat eselon satu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) di Graha Pengayoman, sore tadi (23/1).
Abdul Bari menjelaskan, apabila anggaran Sisminbakum disahkan, maka pengesahannya berbentuk peraturan pemerintah (PP). Dan ditandatangani oleh Presiden. Namun sebelumnya, Dephukham akan melakukan harmonisasi terlebih dahulu.
CHETA NILAWATY
Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice
1 Oktober 2022
Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice
Walau tergolong produk hukum yang baru di Indonesia, restorative justice telah diterapkan dalam beberapa perkara pidana
Baca Selengkapnya
Inovasi Ini, Bantu Masyarakat Lebih Melek Hukum
11 Oktober 2017
Inovasi Ini, Bantu Masyarakat Lebih Melek Hukum
Lawble, merupakan inovasi pada aplikasi teknologi hukum digital yang bertujuan membantu masyarakat Inonesia lebih paham hukum.
Baca Selengkapnya
Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah
15 Februari 2017
Kapolda Iriawan: Kasus Antasari Azhar Sudah Inkrah
Kapolda Metro Iriawan mengatakan sudah beberapa kali mempertanyakan barang bukti berupa telepon genggam, namun hal itu tak bisa ditunjukkan Antasari.
Baca Selengkapnya
Pekan Depan, Draf Kebijakan Hukum Dipaparkan ke Presiden
5 Oktober 2016
Pekan Depan, Draf Kebijakan Hukum Dipaparkan ke Presiden
Nantinya, paket kebijakan hukum itu dapat berupa revisi undang-undang, pembentukan badan hukum, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Baca Selengkapnya
Jokowi: Kalau Terima Revisi PP Remisi, Saya Kembalikan
22 September 2016
Jokowi: Kalau Terima Revisi PP Remisi, Saya Kembalikan
"Saya belum tahu detail isinya, tapi sudah saya jawab, kembalikan saja," ujar Presiden sambil tertawa.
Baca Selengkapnya
Tiga Sebab Penegakan Hukum Indonesia Menurun Versi Muladi
28 Mei 2016
Tiga Sebab Penegakan Hukum Indonesia Menurun Versi Muladi
Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Muladi menilai penegakan hukum di Indonesia sangat menyedihkan.
Baca Selengkapnya
Soal Usia Nikah Perempuan, Hakim Maria Dissenting Opinion
18 Juni 2015
Soal Usia Nikah Perempuan, Hakim Maria Dissenting Opinion
Undang-Undang Perkawinan dinilai tak relevan. Memunculkan masalah hukum, kesehatan, dan psikologis.
Baca Selengkapnya
Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat
12 Juni 2015
Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat
Ada lima desa yang tahun ini menerapkan mekanisme restorative justice, atau peradilan yang memulihkan, dengan prinsip dasar mediasi.
Baca Selengkapnya
TNI Masuk Penegak Hukum, Jaksa Agung : Lihat UU Saja
14 Mei 2015
TNI Masuk Penegak Hukum, Jaksa Agung : Lihat UU Saja
Efek Putusan MK, KPK Tambah Anggota Biro Hukum
29 April 2015
Efek Putusan MK, KPK Tambah Anggota Biro Hukum
Saat ini KPK hanya mempunyai sebelas anggota biro hukum. Jumlah ini dinilai jauh dari ideal.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
51 menit lalu
4 jam lalu
12 jam lalu
16 jam lalu
19 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu