Ombudsman Jateng Naikkan Investigasi Wadas ke Pemeriksaan

Reporter

Jamal A Nashr

Editor

Amirullah

Kamis, 3 Maret 2022 21:21 WIB

Dari dokumen yang diperoleh Bisnis.com, untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo membutuhkan lahan seluas 462,22 hektar. Adapun lokasi bendungan tersebut akan berada di Desa Wadas, Guntur, Nglaris, Limbangan, Perhutani, Karangsari, Kedungloteng, Bener, Kemiri, Burat, Gadingrejo di Kabupaten Purworejo. ANTARA/HO-Polda Jateng

TEMPO.CO, Semarang - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menaikkan investigasi insiden di Desa Wadas, Purworejo, ke tahap pemeriksaan. Peristiwa itu terjadi ketika ratusan personel kepolisian dikerahkan mengawal pengukuran lahan lokasi rencana penambangan material Bendungan Bener pada 8 Februari 2022.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng Siti Farida mengungkapkan, lembaganya telah mengumpulkan data dan keterangan awal. "Hasil investigasi kami naikkan statusnya menjadi pemeriksaan," kata dia pada Kamis, 3 Februari 2022.
Pihaknya kini menindaklanjuti temuan awal tersebut. Berdasarkan investigasi awal itu ditemukan dugaan maladministrasi oleh aparat. "Ditemukan dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh petugas kepolisian lingkup Polda Jateng, dalam pengamanan warga saat proses pengukuran atau inventarisasi dan identifikasi tanah di Desa Wadas," tuturnya.
Selanjutnya, dalam tahap pemeriksaan akan dilakukan pendalaman temuan awal yang telah dihimpun. Para pihak dan instansi terkait yang terlibat dalam kejadian tersebut akan dimintai keterangan. "Dimungkinkan juga, untuk membuat lebih terang-benderang, kami meminta pendapat ahli," sebur Farida.
Dia mengatakan, Ombudsman Jateng telah turun langsung ke Desa Wadas. Mereka telah bertemu, mewawancarai, dan meminta informasi dari warga Wadas yang mengalami kejadian tersebut.
Pengukuran lahan di Desa Wadas lalu berujung ketegangan. Sedikitnya 64 warga ditangkap aparat kepolisian di Wadas. Sebagian merupakan wanita dan di bawah umur. Setelah dibawa ke Markas Kepolisian Resor Purworejo esoknya mereka dibebaskan.
JAMAL A. NASHR

Berita terkait

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

3 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

3 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

3 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

4 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

6 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

22 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

24 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

26 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

26 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya