KPK Siap Ladeni Banding Angin Prayitno Aji

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Febriyan

Selasa, 1 Maret 2022 19:03 WIB

Terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (tengah) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 22 September 2021. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap meladeni banding yang diajukan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji. KPK berharap majelis hakim di tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama yang memvonis Angin 9 tahun penjara plus denda.

“Kami berharap majelis hakim tingkat banding akan menolak upaya hukum terdakwa dan memutus sebagaimana tuntutan jaksa dalam perkara dimaksud,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa, 1 Maret 2022.

Ali mengatakan tim jaksa KPK telah menerima pemberitahuan dari pengadilan bahwa Angin telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Tim jaksa, kata dia, akan segera menyiapkan kontra memori banding untuk membantah seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh Angin.

“Tentu tim jaksa KPK akan segera siapkan kontra memori banding untuk membantah atas seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh terdakwa dimaksud,” kata dia.

Sebelumnya, pengacara Angin, Syaefullah Hamid memastikan kliennya akan mengajukan banding atas vonis tingkat pertama. "Betul (ajukan banding)," kata pengacara Angin, Syaefullah Hamid, lewat pesan teks, Selasa, 1 Maret 2022.

Advertising
Advertising

Dalam vonis pengadilan tingkat pertama, hakim menyatakan Angin Prayitno Ajji bersalah karena menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura (sekitar Rp 42,17 miliar) untuk merekayasa pemeriksaan pajak 3 perusahaan.

Perusahaan itu adalah, PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia dan PT Gunung Madu Plantion. Hakim memvonis Angin 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan. Dia juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,375 miliar dan Sin$ 1,095 juta.

KPK juga telah menjerat dua orang mantan anak buah Angin, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak dalam kasus suap pegawai pajak tersebut. Keduanya kini sedang menjalani proses persidangan. Selain itu, dua konsultan pajak PT GMP, Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM), juga telah dijadikan tersangka sebagai pihak yang memberikan suap.

KPK juga telah mengembangkan perkara ini dengan menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka kasus pencucian uang. KPK menuding Angin menyamarkan uang hasil korupsinya dengan membeli aset dan mengatasnamakan aset itu ke orang lain. KPK telah menyita Rp 57 miliar aset milik Angin untuk kasus ini.

Baca: Angin Prayitno Aji Ajukan Banding Atas Vonis 9 Tahun Penjara

Berita terkait

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

3 menit lalu

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

6 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

8 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

11 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

11 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

13 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

14 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

14 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

16 jam lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya