Polres Cirebon Disebut akan Terbitkan SP3, Ini Kata Nurhayati

Sabtu, 26 Februari 2022 14:05 WIB

Nurhayati pelapor kasus korupsi di Cirebon yang jadi tersangka. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Cirebon - Nurhayati mengucapkan syukur dengan rencana penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3) dalam perkara dana desa. Di kasus itu, Nurhayati yang merupakan pelapor malah ditetapkan sebagai tersangka.

Nurhayati berharap anaknya tidak menjadi korban perundungan lagi. Saat dihubungi, Nurhayati sangat bersyukur atas rencana dikeluarkannya SP3.

“Syukur alhamdulillah. Dengan SP3 berarti saya lolos dari tersangka,” tutur Nurhayati, Sabtu, 26 Februari 2022. Hanya saja dirinya belum menerima bukti fisik SP3 tersebut sehingga masih ada rasa kurang percaya.

Nurhayati mengaku sama sekali tidak menyangka kasus dana desa ini akan menjadi besar dan perhatian publik. “Karena saat itu saya berada di rumah sakit,” tuturnya.

Ia merasa sangat sedih karena dari kasus ini kedua anaknya menjadi korban perundungan teman-temannya. Dengan rencana terbitnya SP3, Nurhayati berharap anak-anaknya tidak lagi menjadi korban perundungan oleh teman-temannya.

Advertising
Advertising

Nurhayati bukan tidak memahami risiko yang harus ditanggung dengan melaporkan dugaan korupsi dana desa oleh kuwu (kepala desa) Citemu. “Saudara saya sudah wanti-wanti agar saya berhati-hati dengan kuwu ini,” tuturnya. Namun karena ingin mencari kebenaran, ia tetap kukuh dan akhirnya melaporkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi, atas dugaan kasus korupsi.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Hutamrin, menjelaskan belum mengetahui rencana SP3 atas kasus Nurhayati. “Tapi bagi kami no problem,” tuturnya. Ia tidak mempermasalahkan rencana SP3 tersebut namun mereka juga masih menunggu perintah dari Kajati dan Kajagung.

Sedangkan Kapolres Cirebon Kota (Ciko), AKBP Fahri Siregar, saat dihubungi melalui telefon selular tak kunjung diangkat sekalipun bernada aktif. Pesan melalui aplikasi whatsapp juga tidak dibalas.

Baca: Cerita Nurhayati, Pelapor Kasus Dana Desa yang Dijadikan Tersangka

IVANSYAH

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

19 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

22 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya