TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan pihaknya menolak usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Usulan ini ramai diperdebatkan setelah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," ujar Mardani saat dihubungi Tempo, Kamis, 24 Februari 2022.

Soal alasan Muhaimin yang menyebut penundaan Pemilu 2024 agar pemulihan ekonomi dan iklim usaha tidak terganggu, Mardani menolaknya. Menurut dia, selama ini Pemilu tidak pernah mengganggu pembangunan di Indonesia.

"Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita," kata Mardani.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. Para pelaku usaha dan ekonom, kata dia, memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19.

"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden," ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2022.

PDIP yang juga sebagai partai penguasa, juga menolak terhadap usulan penundaan Pemilu 2024.

"Atas dasar ketentuan konstitusi, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 'Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu'" ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Kamis, 24 Februari 2022.

Hasto menerangkan, wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

Selain itu, Hasto mengatakan Presiden Jokowi telah berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Demokrat Sebut Usulan Muhaimin Agar Pemilu 2024 Ditunda Bikin Gaduh