Seniman dan aktivis lingkungan hidup melakukan aksi unjuk rasa dengan teatrikal di depan DPRD Kota Bandung, 11 April 2017. Sejumlah komunitas seni dan organisasi lingkungan menuntut pemerintah untuk membatalkan proyek pembangunan area komersil di lahan eks Palaguna di kawasan alun-alun dan merubahnya jadi ruang terbuka hijau. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bandung akhirnya membatalkan rencana pengadaan ponsel untuk 47 anggota dewan. Rencana pengadaan itu menuai kritik dari publik sebab nilai anggarannya lebih dari Rp1 miliar.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mengatakan keputusan pembatalan tersebut merupakan hasil diskusi bersama fraksi-fraksi partai dan setelah mendengar keberatan dari masyarakat.
"Dengan ini kami sampaikan pengadaan handphone ini dibatalkan. Intinya, harapan dari publik seperti itu. Jadi, terima kasih," ujar Tedy di Bandung, Selasa, 22 Februari 2022.
Ia menjelaskan mulanya rencana pengadaan gawai pintar bagi para anggota DPRD bertujuan untuk mempermudah kerja para legislator di masa pandemi Covid-19. Tedy menilai kondisi para anggota dewan yang sibuk dengan rapat daring perlu ditunjang dengan peralatan memadai.
"Dengan ritme kerja luar biasa di masa pandemi, mereka harus (melakukan konferensi) Zoom. Kemudian untuk mengakses data-data pembahasan peraturan daerah yang tahun 2021 kami membahas sekitar sembilan perda, termasuk yang sebelumnya," kata Tedy.
Rencana pengadaan barang telepon pintar itu tertera dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) dengan pagu senilai Rp1.085.648.300 untuk 47 unit ponsel pintar.
Lalu di laman tersebut disebutkan pengadaan tersebut direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Detail paket pengadaan ponsel untuk DPRD Kota Bandung di laman tersebut tampak diperbarui terakhir pada 31 Desember 2021.
