Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kader PDIP Jadi Ketua DPRD Kota Bandung  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Sidang Paripurna pertama anggota DPRD Bandung periode 2009-2014 tampak sepi disebabkan sejumlah anggota terlambat hadir, Jumat (14/08). Sidang beragendakan mendengarkan pidato Presiden RI menyambut HUT RI lewat televisi. Foto: TEMPO/Aditya Herlambang
Sidang Paripurna pertama anggota DPRD Bandung periode 2009-2014 tampak sepi disebabkan sejumlah anggota terlambat hadir, Jumat (14/08). Sidang beragendakan mendengarkan pidato Presiden RI menyambut HUT RI lewat televisi. Foto: TEMPO/Aditya Herlambang
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menggelar rapat paripurna istimewa pembentukan struktur kepemimpinan Dewan hari ini. Isa Subagja dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terpilih sebagai Ketua DPRD periode 2014-2019.

Isa didampingi oleh tiga wakil yang berasal dari koalisi Prabowo Subianto, yaitu Haru Suwandharu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Deni Wahyudin dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya, dan Edwin Senjaya dari Fraksi Golkar.

"Tidak ada pilihan lain, kita harus bersatu. 50 anggota DPR akan berupaya merealisasikan janji yang disampaikan saat pemilu," kata Isa seusai pengangkatan pimpinan DPRD Kota Bandung di gedung Dewan, Jalan Sukabumi, Jumat, 10 Oktober 2014.

Isa menyatakan akan berupaya maksimal memberikan yang terbaik untuk masyarakat tanpa mendahulukan kepentingan kelompok. Hal itu juga berlaku untuk anggota DPRD lainnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP itu meyakini bahwa para anggota DPRD yang baru dilantik ini akan solid mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung tanpa mendahulukan kepentingan partainya. Isa optimistis kisruh DPR RI tidak akan merembet ke daerah.

"Kita harus mementingkan kepentingan yang lebih besar, jangan sampai lupa tugas kita sebagai anggota DPRD adalah untuk rakyat. Semua akan berjalan baik sepanjang kita solid dalam melaksanakan tugas," ujarnya.

Menurut dia, kondusivitas politik di DPRD Kota Bandung akan terjadi dengan baik apabila setiap anggota DPRD saling berkomunikasi secara intens. Sebab, semua yang dilakukan didasari untuk kepentingan masyarakat. "Pokoknya tidak parsial-parsial, semua untuk kepentingan bersama," kata Isa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga meyakini hal tersebut. Emil, sapaan akrab Ridwan, meyakini bahwa Ketua DPRD yang berasal dari koalisi Jokowi itu bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kubu koalisi Prabowo di DPRD Kota Bandung.

"Pak Isa sudah berpengalaman, pasti bisa merajut komunikasi dengan anggota DPRD yang lain (koalisi Prabowo)," ujarnya.

Emil mengklaim bahwa kondisi politik di Bandung tetap kondusif meskipun muncul ketegangan antara kubu Prabowo dan Jokowi di DPR. Menurut dia, politik di pusat tidak selalu tercermin politik di tingkat daerah. "Bandung mah kerja aja. Enggak usah terpengaruh."


RISANTI

Baca juga:
Nazaruddin Tuding Ibas Terima Ratusan Juta Dolar
Kapal Vietnam Diduga Dibajak Perompak Indonesia
Kepercayaan Suku Samin Resmi Diakui
Pro-Prabowo Kuasai MPR/DPR, Ical: Skenario Allah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

1 hari lalu

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memberikan arahan kepada 68 orang calon anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kantor DPP PKB di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 30 September 2024. ANTARA/Walda Marison
PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

Cak Imin memastikan rencana Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan terwujud melalui kinerja DPRD di daerah.


Dipecat PKS, Kapan Herman Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang?

11 hari lalu

Polres Kota Singkawang menetapkan H.Herman (59 tahun) sebagai tersangka kekerasan seksual.
Dipecat PKS, Kapan Herman Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang?

DPP PKS telah memecat Herman pada Jumat, 27 September 2024, saat ini Ia menjadi tersangka pencabulan pada anak di bawah umur


PKS Resmi Pecat Herman, Tersangka Pencabulan Yang Jadi Anggota DPRD Singkawang

12 hari lalu

Polres Kota Singkawang menetapkan H.Herman (59 tahun) sebagai tersangka kekerasan seksual.
PKS Resmi Pecat Herman, Tersangka Pencabulan Yang Jadi Anggota DPRD Singkawang

PKS memecat Herman pada Jumat, 27 September 2024, sebelumnya Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual pada 17 Agustus lalu.


LPSK Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak di Singkawang Berjalan Adil dan Transparan

14 hari lalu

Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias (kiri) dan Sri Suparyati (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Foto: ANTARA/Laily Rahmawaty
LPSK Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual Anak di Singkawang Berjalan Adil dan Transparan

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengingatkan agar tidak ada yang melakukan intervensi terhadap kasus tersebut.


Tersangka Pencabulan Anak Belum Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang

15 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Tersangka Pencabulan Anak Belum Dipecat sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang

Kendati PKS telah memecat keanggotaan tersangka, namun KPU Kota Singkawang belum menerima surat dari DPRD untuk penggantian.


Kasus KDRT dan Perselingkuhan Anggota DPRD Babel, Kejari Pangkalpinang Belum Terima SPDP dari Polisi

15 hari lalu

Terduga pelaku KDRT Imam Wahyudi kabur menghindari wartawan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bangka Belitung dari PDIP pada Rabu, 24 September 2024. TEMPO/Servio Maranda
Kasus KDRT dan Perselingkuhan Anggota DPRD Babel, Kejari Pangkalpinang Belum Terima SPDP dari Polisi

Kejari Pangkalpinang mengaku belum menerima SPDP kasus KDRT dan perselingkuhan Anggota DRPD Bangka Belitung dari PDIP.


Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

19 hari lalu

Caleg PDIP terpilih untuk DPRD Bangka Belitung Ustad Imam Wahyudi dilaporkan ke polisi terkait KDRT dan selingkuh. Dok.Istimewa
Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan KDRT

Caleg PDIP untuk DPRD Bangka Belitung menjalani pemeriksaan di Polres Pangkal Pinang sehari sebelum pelantikannya.


Anggota DPRD Singkawang Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Kok Bisa Dilantik?

19 hari lalu

Pengumuman renovasi kos milik H.H tersangka kekerasan seksual di Singkawang, pada Senin, 16 September 2024. Kos tersebut merupakan salah satu TKP dari tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dok. Istimewa
Anggota DPRD Singkawang Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Kok Bisa Dilantik?

Polisi menyatakan tak berwenang membatalkan pelantikan Anggota DPRD Singkawang yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual.


KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang

21 hari lalu

Ketua KPU Mochammad Afifuddin memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
KPU akan Cek soal Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin akan mengecek tersangka kasus kekerasan seksual anak berinisial HA yang dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang


Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

22 hari lalu

Tersangka Sahat Tua Simanjuntak usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Wakil Ketua DPRD nonaktif Jawa Timur tersebut menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, KPK Periksa 35 Pokmas dalam Tiga Hari di Kota Malang

KPK memeriksa 35 kelompok masyarakat di Malang dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim.