TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tengah membahas usulan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76,6 triliun bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan proses pembicaraan saat ini dilakukan antara Kesekjenan KPU dengan badan anggaran DPR dan Kementerian Keuangan.

Dalam pembahasan itu, Tanthowi mengatakan akan ada negosiasi untuk menyepakati besaran anggaran Pemilu 2024. "KPU harus meyakinkan banggar dan Kemenkeu bahwa anggaran sebesar itu betul-betul sesuai kebutuhan kami, bukan mengada-ada," kata Pramono, Rabu, 16 Februari 2022.

Menurut Tanthowi, pihak yang mendiskusikan anggaran hanyalah Kesekjenan KPU, bukan komisioner. Sehingga, ia memastikan pergantian komisioner tidak akan berpengaruh pada usulan anggaran Pemilu. "Kami komisioner enggak boleh masuk ke ranah itu," ucap dia.

KPU merasionalisasi usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Sebelumnya, usulan anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 86 triliun. Angka ini naik tiga kali lipat dari Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25,59 triliun.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan, kata Pramono, adalah penambahan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara. Pemilih pada 2024, diprediksi meningkat dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta.

Selanjutnya, kenaikan anggaran juga memperhitungkan penambahan honor badan adhoc dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta. Biaya kebutuhan alat pelindung diri juga menjadi faktor yang perlu dimasukkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Pemenuhan sarana dan prasarana kantor tak luput dari bahan pertimbangan KPU mengusulkan kenaikan anggaran. Terakhir, penyesuaian harga karena inflasi dalam lima tahun terakhir juga jadi bahan pertimbangan. "Jadi itu beberapa di antara pertimbangan mengapa usulan anggaran KPU meningkat agak signifikan," ujar Pramono.

MAYA AYU PUSPITASARI