Tugas, Wewenang, dan Pengangkatan Ketua Fraksi Partai di DPR

Reporter

Tempo.co

Minggu, 13 Februari 2022 07:17 WIB

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengganti Ketua Fraksi NasDem di kursi DPR RI. Awalnya, posisi itu dijabat oleh Ahmad Ali dan digantikan dengan Roberth Rouw.

Alasan kebijakan itu lantaran Ahmad Ali sedang diberikan tugas berat oleh Ketum Surya Paloh. Tugas yang harus dijalankan adalah melakukan konsolidasi nasional. Hal itu mengingat NasDem akan meresmikan renovasi kantor pusar DPP NasDem di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada Februari 2022.

Pergantian Ketua Fraksi yang terkesan mendadak dibantah oleh Ahmad Ali. Pasalnya, rencana pergantian itu telah dilakukan sejak lama secara bergulir. Aktivitas konsolidasi partai yang berada di bawah komandonya, membuat waktu Ali di Fraksi NasDem DPR justru tersita. Sehingga, pemilihan Ketua Fraksi yang baru dianggap lebih tepat.

Pembentukan kelompok anggota DPR atau fraksi dimaksudkan untuk menyelaraskan kepentingan anggota dewan yang beragam. Sehingga, adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. seluruh Anggota Dewan wajib menjadi anggota di salah satu fraksi.

Melansir dari situs resmi DPR RI, fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas kerja para anggota Dewan. Selain itu, fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggota kemudian melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

Advertising
Advertising

DPR RI periode 2019-2024 terdiri dari sembilan fraksi, masing-masing fraksi terdiri dari jumlah anggota yang berbeda-beda dengan total keseluruhan berjumlah 575 orang.

Di antaranya yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau F-PDIP (128 orang), Fraksi Partai Golongan Karya atau FPG (85 orang), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau FPGERINDRA (78 orang), Fraksi Partai NasDem atau FNASDEM (59 orang), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau FPKB (58 orang), Fraksi Partai Demokrat atau FPD (54 orang), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau FPKS (50 orang), Fraksi Partai Amanat Nasional atau FPAN (44 orang), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau FPPP (19 orang).

Seorang Ketua Fraksi Partai DPR diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing Ketua Umum Partai. Peraturan tersebut diatur dalam SK internal partai yang diterbitkan. Misalnya, pengangkatan Ketua Fraksi PAN pada tahun 2015 tertulis dalam SK DPP PAN bernomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/-18/III/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Fraksi PAN.

RISMA DAMAYANTI

Baca: Ini Alasan NasDem Ganti Ketua Fraksi DPR dari Ahmad Ali ke Robert Rouw

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

2 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

3 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

7 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

19 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

20 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

20 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya