Warga memasukkan surat suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 38, Parak Karakah, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 27 April 2019. Data KPU Sumbar, sebanyak 101 TPS di provinsi itu melakukan pemungutan suara ulang. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong langkah antisipasi dini terhadap potensi konflik menjelang Pemilu 2024 dan Pilkada serentak. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Imran mengatakan langkah itu dilakukan salah satunya dengan melibatkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Imran menyatakan Kemendagri mendukung langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan bersama jajaran Kesbangpol di daerah. Ia mengharapkan adanya langkah antisipasi dan pemetaan potensi konflik pada Pemilu 2024.
"Hendaknya terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan potensi konflik. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kami lakukan kepada masyarakat untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024," ujar Imran, Sabtu, 5 Februari 2022.
Imran menyatakan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022. Dengan demikian, sekitar 3 bulan lagi waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum tahapan pemilu dimulai. Oleh karena itu, lanjut dia, perlu kesiapan pemerintah, khususnya Kemendagri dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Kementerian Dalam Negeri pun menggelar rapat koordinasi internal persiapan pelaksanaan dan pemantauan Pemilu dan Pilkada 2024. "Bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal kita untuk persiapan menghadapi tahapan pemilu yang akan mendiskusikan beberapa permasalahan dan pertanyaan pemda mengenai kesiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024," kata Imran.
Rapat tersebut di antaranya membahas mengenai pelaksanaan pemantauan, instrumen pemantauan, dan hibah pemda dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
