Datangi PN Tipikor, Anggota DPR Sebut Tak Berhubungan dengan Azis Syamsuddin

Senin, 31 Januari 2022 12:04 WIB

Wakil Ketua TKN Asrul Sani bersama tim hukum TKN memberikan keterangan pers di Media Center Cemara, Jakarta, Senin, 10 Juni 2019. TKN menyatakan siap menghadapi gugatan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi pada sidang perdana tanggal 14 Juni 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR, Asrul Sani, mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pagi, 31 Januari 2021. Kunjangan anggota Komisi III tersebut berbarengan dengan agenda sidang pledoi bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin atas dugaan perkara suap yang dilakukannya.

"Kunjungan ini tidak berkaitan dengan perkara sidang yang diagendakan. Kami sudah merencanakan kunjungan ini," ujar Arsul saat ditemui wartawan di pengadilan, Senin.

Menurut Asrul, agenda Komisi III memang sudah direncanakan sejak awal masa sidang, sekitar 12-13 Januari 2022 atau saat rapat pleno. Politikus PPP ini menuturkan pada saat perencanaan, anggota DPR juga tidak mengetahui ada sidang perkara siapa.

"Nah, saya kira semua jadwal Komisi III itu disepakatinya di awal termasuk raker-raker, kunjungan kerja itu di awal. Kadang-kadang faktor kebetulan itu yang tidak bisa dihindari," tutur Asrul.

Asrul mengatakan kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. DPR, kata dia, mempunyai fungsi pengawasan yang terkait dengan penggunaan anggaran dan rencana anggaran.

"Kunjungan kami ke sini itu dalam rangka melihat apakah anggaran tahun 2021 itu yang dialokasikan untuk Pengadilan Jakarta Pusat itu telah diimplementasikan dan digunakan dengan baik dan benar atau tidak," kata Arsul.

Selain itu, Asrul Sani melanjutkan, anggota DPR juga berkepentingan untuk mendengarkan pihak pimpinan peradilan beserta stafnya terkait dengan kebutuhan untuk membuat fasilitas pengadilan menjadi lebih nyaman.

Baca: Arsul Sani Bilang Revisi UU Kejaksaan Tak Cabut Kewenangan Penuntutan KPK

Berita terkait

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

17 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

1 hari lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

PN Seirampah Sita Aset Negara Seluas 121 Hektar Milik PTPN 4 dari Penggarap

3 hari lalu

PN Seirampah Sita Aset Negara Seluas 121 Hektar Milik PTPN 4 dari Penggarap

Pengadilan Negeri Seirampah mengeksekusi lahan seluas 121 hektar milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 4 Regional 2 dari tangan penggarap

Baca Selengkapnya

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

3 hari lalu

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

Pada 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia menangani perselisihan hubungan industrial, seperti PHK.

Baca Selengkapnya

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

3 hari lalu

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

3 hari lalu

KPU Sanggah 16 Ribu Suara PPP di Sumut Pindah ke Partai Garuda

KPU menyanggah belasan ribu suara hasil pemilihan DPR RI untuk PPP di Sumut berpindah ke Partai Garuda.

Baca Selengkapnya

Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

3 hari lalu

Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

PDIP Kota Solo menyatakan Sukma Putri Maharani adalah pendaftar pertama perempuan bagi partainya untuk Pilkada Solo.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

4 hari lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya