Perludem Ungkap Plus Minus Pemilu 2024 yang Diadakan 14 Februari

Reporter

Friski Riana

Selasa, 25 Januari 2022 10:20 WIB

Warga negara Indonesia yang berada di Wellington memasukkan kertas suara ketika mengikuti pemilu 2019 di KBRI Wellington, New Zealand, Sabtu, 13 April 2019. Pemilu serentak 2019 ikuti sekitar 4900 WNI yang memiliki hak pilih di seluruh New Zealand. ANTARA/ Ramadian Bachtiar

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilai keputusan melaksanakan Pemilu 2024 pada 14 Februari cukup baik. “Sebab sudah hampir 6 bulan kepastian jadwal tahapan ini menggantung,” kata Fadli kepada Tempo, Selasa, 25 Januari 2022.

Fadli mengatakan penentuan tanggal tersebut cukup penting bagi penyelenggara segera memastikan jadwal pemilu agar desain tahapan pemilu 2024 bisa dimatangkan. Meski begitu, Fadli mengatakan ada beberapa catatan dari penetapan jadwal tersebut.

Pertama, jadwal hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dinilai terlalu jauh dengan jadwal pelantikan presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober. Menurut Fadli, hal ini akan membuat gonjang-ganjing politik setelah pemilihan presiden menuju pelantikan akan sangat lama.

“Ini disebabkan oleh adanya Pilkada di November, karena baik KPU maupun pemerintah dan DPR ingin memaksakan hasil pemilihan legislatif 2024 dijadikan basis pencalonan untuk Pilkada 2024,” ujarnya.

Kedua, dengan sudah ditetapkan jadwal Pemilu 2024, Fadli menilai perlu dilihat persinggungan tahapan pemilu dan pilkada serentak yang berpotensi memberikan beban berat pada penyelenggara. Misalnya, di semester kedua pada 2023, seluruh jajaran KPU akan disibukkan dengan persiapan pemungutan suara 2024.

Advertising
Advertising

Sementara di saat bersamaan, seluruh KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota juga sibuk menyiapkan anggaran Pilkada 2024. “Kita tahu semua proses persiapan anggaran pilkada tidak pernah mudah bagi daerah,” katanya.

Fadli menuturkan, proses persiapan anggaran pilkada selalu diwarnai lobi antara penyelenggara pemilu dan kepala daerah serta DPRD yang selalu melelahkan. Apalagi, nantinya sebagian besar daerah bakal diisi oleh penjabat kepala daerah.

“Potensi yang mesti dihindari kepala daerah adalah tarik menarik kepentingan politik pemenangan pilpres yang berpotensi melibatkan penjabat kepala daerah,” kata peneliti Perludem ini soal jadwal Pemilu 2024.

Baca: Akhir Polemik Jadwal Pemungutan Suara Pemilu 2024

FRISKI RIANA

Berita terkait

KPU Jakarta: Calon Independen Dharma-Kun Kantongi 840.640 Dukungan

45 menit lalu

KPU Jakarta: Calon Independen Dharma-Kun Kantongi 840.640 Dukungan

KPU Jakarta menyebutkan, pihaknya telah menerima persyaratan dokumen dari Dharma Pongrekun dan Kun Wardana untuk maju melalui jalur perseorangan pada gelaran Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Lantik Lima Pj Gubernur, Titip Pilkada 2024 dan RPJMD

1 jam lalu

Mendagri Tito Lantik Lima Pj Gubernur, Titip Pilkada 2024 dan RPJMD

Mendagri menyebut, kelima Pj gubernur ini adalah pilihan langsung dari Presiden Joko Widodo dan telah melalui seleksi ketat.

Baca Selengkapnya

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

2 jam lalu

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

2 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

3 jam lalu

Misteri 2 Nama Calon Gubernur di Pilkada Jakarta dari PDIP

Eriko PDIP mengungkap masih ada 2 nama lain yang masuk bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

4 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

5 jam lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

8 jam lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya