TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi HAM PBB yang dipimpin duta besarnya, Leandro Despouy, bertandang ke Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/1). Mereka menanyakan persiapan pengadilan HAM ad hoc yang akan digelar di Indonesia. Namun, dari dua kasus pertama yang akan digelar, komisi itu hanya menanyakan ikhwal kasus Timur Timor. “Tanjungpriok tidak ditanya. Tetapi kami sudah menjelaskan persiapannya,” ujar Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto yang ditemui di ruang kerjanya, di Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (22/1). Leandro sendiri, ungkap Djoko, memang sengaja datang ke Indonesia untuk mengetahui persiapan pengadilan HAM ad hoc setelah Presiden Megawati mengangkat 18 nama hakim HAM ad hoc. Senin, rombongan itu juga bertemu Presiden yang didampingi Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda. Dalam pertemuan sekitar 45 menit itu, Djoko menjelaskan, komisi HAM PBB itu menanyakan apakah ada masalah dalam persiapan pengadilan HAM ad hoc kasus Timtim. Djoko sendiri menjelaskan, dalam persiapan tidak ada masalah, kecuali waktu pelaksanaanya. Awalnya diperkirakan pengadilan itu digelar pertengahan Januari karena pengajuan nama hakim sudah dilakukan sejak akhir tahun kemarin. “Tetapi persetujuannya baru beberapa waktu lalu, jadi kemungkinan baru dilaksanakan pertengahan bulan Februari,” kata dia yang dalam pertemuan itu didampingi anggota Komnas HAM Charles Himawan. Komisi itu sempat menawarkan tim ahli (expert team) yang mau membantu Indonesia secara teknis dalam menyelenggarakan peradilan HAM ad hoc itu. Namun tim itu bukan ikut dalam pelaksanaan peradilan tetapi hanya sebagai ahli. “Ya kita terbuka saja, ini kan pengalaman pertama kita. Tetapi itu jika diminta oleh MA,” kata dia. Komisi itu meminta pula agar independensi Komnas HAM tetap dijaga. Masalah lainnya yang sempat disinggung, Djoko mengatakan, berkaitan dengan konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah. Namun selama pertemuan, komisi itu tidak melontarkan pendapat apa pun kecuali melihat persiapan yang ada di Indonesia. (Dede Ariwibowo – Tempo News Room)