10 Keberhasilan Petisi Online Bisa Mengubah Kebijakan

Reporter

Avit Hidayat

Rabu, 19 Januari 2022 20:46 WIB

Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Konsolidasi gerakan masyarakat sipil melalui platform digital berupa petisi online kian masif digunakan. Gerakan sosial itu banyak membuahkan kemenangan dan bahkan dapat mendorong perubahan kebijakan.

Digital and Learning Specialit Change.org, Jeanne Sanjaya, menyatakan sepanjang 2021 terdapat 18,8 juta pengguna yang berpartisipasi dalam berbagai gerakan publik untuk mendorong perubahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 983.524 pengguna mendapatkan kemenangan setelah turut berperan dalam petisi publik.

"Mereka mendapatkan kemanangan dari berbagai topik," kata Jeanne dalam konferensi pers, Rabu, 19 Januari 2022.

Jeanne merinci terdapat 10 kemenangan yang berhasil mengubah kebijakan pemerintah atau mendorong proses peradilan yang sehat. Pertama, Change.org mencatat kemenangan gerakan guru honorer untuk mendapatkan afirmasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 100 ribu pengguna yang berhasil mendesak pemerintah agar memberi kesempatan bagi semua guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gerakan kemenangan kedua yakni desakan penghapusan tes keperawanan bagi perempuan yang hendak masuk TNI. Gerakan tersebut diteken oleh 68 ribu orang setelah kampanye selama 4 tahun. TNI Angkatan Darat kemudian menghapus persyaratan yang dinilai diskriminatif gender tersebut. Petisi ketiga yang dimenangkan publik yakni keadilan untuk korban pelecehan seksual di sebuah kampus di Sumatera Barat. Publik berhasil mendesak majelis hakim untuk memenjarakan pelaku sekaligus mendorong kampus agar memecatnya dari profesi dosen.

Advertising
Advertising

Publik juga berhasil menyelamatkan dosen Universitas Syia Kuala, Saiful Mahdi, yang dibui menggunakan jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran mengkritik kampus. Presiden Joko Widodo dan parlemen memberi amnesti atau pengampunan setelah 86 ribu orang mendesak agar Saiful Mahdi dibebaskan. Gerakan diskriminasi gender berupa perjuangan ibu-ibu agar nama mereka dicantumkan dalam blanko ijazah anak juga berhasil diakomodir pemerintah.

Jeanne juga mencatat berbagai keberhasilan lain yang terjadi pada tahun lalu. Di antaranya dihapuskannya tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat tunggal dalam penerbangan. Publik juga berhasil mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kepolisian memburu pelaku pembunuhan dan perdagangan gajah yang ditemukan mati tanpa kepala di Sumatera.

Gerakan Change.org juga berhasil mendesak hakim membebaskan seorang konsumen yang dipenjara karena mengkritik produk kosmetik. "Kami tidak hanya menggencarkan petisi, juga berdialog dengan pembuat kebijakan. Beberapa di antaranya yang merespons yakni Kementerian Kesehatan terkait berbagai desakan dalam penanganan Covid-19," tutur Jeanne.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan pemerintah banyak terbantu dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan setelah adanya desakan publik melalui Change.org. "Terutama penanganan pandemi, seringkali terjadi perubahan kebijakan secara cepat seiring merespons pandemi Covid-19," kata Nadia.

AVIT HIDAYAT

Baca: Cerita Refleksi Saiful Mahdi tentang Amnesti, Jalan Pulang, dan Tali Tuhan

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

16 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

1 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

2 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

5 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya

Darurat Judi Online: Guru Honorer Wanita Ini Kecanduan sampai Tilap HP Ibu dan Terjerat Pinjol untuk Main

8 hari lalu

Darurat Judi Online: Guru Honorer Wanita Ini Kecanduan sampai Tilap HP Ibu dan Terjerat Pinjol untuk Main

Seorang guru honorer di Kota Palangka Raya kecanduan bermain judi online sampai menilap HP ibunya dan memakai KTP adiknya untuk pinjol.

Baca Selengkapnya

Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

9 hari lalu

Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

MURI nobatkan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Prof Tjandra Yoga Aditama sebagai penulis artikel tentang Covid-19 terbanyak di media massa

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

9 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Pesan PB IDI agar Masyarakat Tetap Sehat saat Liburan dan Mudik di Musim Pancaroba

15 hari lalu

Pesan PB IDI agar Masyarakat Tetap Sehat saat Liburan dan Mudik di Musim Pancaroba

Selain musim libur panjang Idul Fitri, April juga tengah musim pancaroba dan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan. Berikut pesan PB IDI.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

16 hari lalu

Terpopuler: Menhub Budi Karya Usulkan WFH di Selasa dan Rabu, Sri Mulyani Sebut Idul Fitri Tahun Ini Sangat Istimewa

Menhub Budi Karya Sumadi mengusulkan work from home atau WFH untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat puncak arus balik Lebaran.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

19 hari lalu

Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

AP II mencatat jumlah penumpang pesawat angkutan Lebaran 2024 di 20 bandara yang dikelola perusahaan meningkat sekitar 15 persen.

Baca Selengkapnya