TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai proses hukum yang dijalankan oleh advokat Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fatia Maulidiyanti buruk untuk kemajuan penegakan HAM. Dia mengatakan keberadaan pembela HAM seperti kedua orang itu harus dilindungi.

“Ini satu situasi yang tidak kondusif bagi pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia,” kata anggota Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam diskusi daring, Selasa, 18 Januari 2022.

Sandra mengatakan lembaganya pernah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Luhut adalah orang yang melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Luhut melaporkan kedua aktivis itu karena unggahan video yang membahas dugaan kepemilikan tambah di Papua.

Ketika kasus ini mulai bergulir, Sandra mengatakan Komnas HAM mengirimkan surat. Surat itu berisi pernyataan sikap Komnas HAM terhadap kasus ini. Salah satu poin yang ditekankan Komnas dalam suratnya adalah ekspresi yang disampaikan organisasi masyarakat sipil dengan tujuan mengkritik dan mengontrol pemerintah harus dilindungi dan dihormati. Ekspresi diperlukan sebagai bentuk kritik dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang demokratis.

Kedua, pejabat publik harus sadar untuk membuka dirinya terhadap pengawasan publik. Pejabat itu, kata dia, harus memberikan toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik. Bahkan, dalam keadaan ekspresi yang dianggap menghina pejabat publik.

Komnas, ujar Sandra, menganggap ekspresi yang dianggap menghina itu tidak cukup untuk membenarkan pemberian hukum kepada pengkritik. “Karena semua pejabat publik adalah sah untuk dikritik,” ujar dia.

Selain itu, Sandra mengatakan pengadilan harus menghindari pemberian sanksi denda maupun pidana dalam kasus penghinaan. Hukuman, kata dia, bisa diganti dengan hak untuk mengkoreksi atau hak menjawab.

Sanksi yang diberikan secara berlebihan, kata dia, justru berdampak buruk karena warga akan ketakutan menyampaikan pendapatnya tentang pemerintah. “Semua pihak wajib mengakui dan mengenal keberdaan pembela HAM serta peran dan fungsinya,” kata dia.

Menurut dia, sayangnya Komnas HAM tidak mendapatkan jawaban dari Luhut ataupun Kapolri. Komnas, kata dia, hanya menerima informasi bahwa kasus itu masih berlanjut. Polisi memanggil Fatia dan Haris Azhar pada November 2021.

Baca: Haris Azhar dan Fatia Diperiksa 6 Jam, Ditanya Soal Video yang Diprotes Luhut