TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 54,8 persen masyarakat tidak setuju program vaksinasi booster. Sementara itu, 41,7 persen lainnya menyatakan setuju.

"Jadi lebih banyak yang tidak setuju dibandingkan yang setuju. Nah kalau sudah masyarakatnya tidak setuju, repot. Dan ini yang menyebabkan isu terkait dengan beberapa vaksin yang tidak segera terdistribusi dan itu potensial expired,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Ahad, 9 Januari 2022.

Pemerintah berencana menyuntikkan vaksin booster kepada masyarakat umum mulai 12 Januari 2022. Pemerintah menilai penyuntikan vaksin dosis ketiga ini penting segera dilakukan terlebih setelah muncul varian baru Covid-19.

Ada dua mekanisme pemberian booster, yaitu gratis dan berbayar. Vaksin dosis ketiga gratis akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, individu yang ingin mendapatkan booster harus membayar.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono khawatir program vaksin berbayar itu akan memunculkan komersialisasi. "Makanya tercermin di survei itu, masyarakat juga ragu apalagi harus berbayar, yang gratis saja masih ada yang enggak mau," ujar Pandu.

Menurut dia, booster tidak mendesak. Ia meminta pemerintah fokus saja menyelesaikan penyuntikan dua dosis vaksin untuk saat ini. "Kalau saya bilang, booster itu tidak mendesak (untuk masyarakat umum). Tapi kalau untuk lansia untuk orang nakes, baru penting," ujar Pandu.

Survei Indikator soal vaksin booster ini dilakukan pada 6-11 Desember 2021. Jumlah total sampel sebanyak 1.220 orang responden. Sampel ditarik dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Margin error survei ini sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Vaksin Booster