Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021. Pertemuan tersebut membahas data aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikuasai oleh obligor dan debitur BLBI. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah belum pernah membicarakan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Menurut Mahfud wacana pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri telah bergulir di publik sejak lebih dari 20 tahun. Namun, kata dia, pemerintah belum pernah membahasnya.
“Itu wacana publik yang sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun. Di pemerintah sendiri belum pernah ada pembicaraan tentang itu. Saya tak punya tanggapan, silakan saja. Itu areanya di bidang legislatif,” kata Mahfud lewat pesan tertulis, Senin, 3 Januari 2022.
Wacana pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri kembali muncul ke permukaan setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo menyampaikan usulan itu dalam pernyataan akhir tahunnya.
Menurut Agus Kementerian Keamanan Dalam Negeri dapat menaungi Kepolisian RI. Sebab, keamanan dalam negeri dapat dianggap sebagai tugas Kementerian Dalam Negeri. “Di mana pun juga keamanan masuk portofolio dalam negeri. Kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat," ujar Agus.
Namun Agus menilai bahwa beban kerja Kemendagri terlampau banyak. Sehingga akan lebih efektif jika ada Kementerian Keamanan Dalam Negeri. “Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional," kata Agus.
Jika kementerian itu terbentuk, ujar Agus, Polri dapat fokus menjalankan tugasnya menegakkan hukum, mencegah pelanggaran hukum, melindungi masyarakat dan menjaga keamanan serta memelihara ketertiban. "Bukan untuk merumuskan keamanan dalam negeri," ucap Agus.
Walaupun demikian pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri masih sebatas wacana. Lemhannas pun, kata Agus, belum secara resmi mengusulkan wacana itu kepada presiden. Mahfud Md pun menegaskan bahwa wacana itu tak pernah dibahas dalam era Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
