TEMPO.CO, Jakarta - Selain pandemi, peristiwa politik masih mewarnai sepanjang 2021. Pada awal Maret, kisruh politik terjadi di internal Partai Demokrat yang melahirkan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada bulan yang sama, munculnya varian baru Covid-19 menjadi sorotan. Sementara itu, Vaksin Nusantara juga menuai perhatian karena hasil uji klinisnya ditolak BPOM.

Berikut rangkuman singkat peristiwa yang menjadi sorotan selama Maret 2021;

1. Kisruh Demokrat, Moeldoko Terpilih Menjadi Ketua Umum

Pada Maret 2021, Deli Serdang menjadi saksi manuver politik Partai Demokrat kubu Moeldoko yang dibidani faksi politik penentang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di sana bersekutu dan bertemu dua arus utama, antara lain faksi Marzuki Alie dan loyalis Anas Urbaningrum.

Mereka lantas menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Hasil kongres ini memutuskan memilih Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2020-2025.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak terima, kubu Moeldoko menggugat keputusan tersebut.

“Pintu PTUN masih terbuka lebar bagi kami untuk melayangkan gugatan demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum,” ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Saiful Huda, akhir Maret lalu.

Setelah proses persidangan berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan menolak gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko. Penolakan itu tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN.JKT tertanggal 23 Desember 2021. Dengan demikian, Demokrat pimpinan AHY masih menjadi kepengurusan yang sah.

2. Varian Baru B117 dari Inggris Ditemukan di Indonesia

Pada awal Maret, pemerintah mengumumkan masuknya varian baru Covid-19 berjenis B117 asal Inggris di Indonesia. Dua pasien pertama yang ditemukan adalah warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keduanya merupakan perempuan pekerja migran yang baru datang dari Arab Saudi. Kasus ini dinyatakan sebagai imported case atau berasal dari luar negeri.

"Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk mengintensifkan pelaksanaan upaya antisipatif imported case. Baik yang teknis di pintu kedatangan, akurasi dari alat testing, prosedur karantina isolasi, serta pelaksanaan dari WGS yang lebih holistik dan real time," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Kamis, 4 Maret 2021.

Setelah Varian B117, sejumlah varian yang lebih menular lainnya menyusul lolos masuk Indonesia. Teranyar, ada Varian Delta (B.1.617.2) dan kasus Covid-19 berjenis B.1.1.529 atau Omricon.

3. BPOM Tolak Uji Klinis II Vaksin Nusantara

Maret lalu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyatakan penelitian vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, tidak sesuai dengan kaidah medis.

Salah satu penyebabnya adalah perbedaan lokasi penelitian dengan pihak komite etik yang memberikan izin. Izin uji klinis dikeluarkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta. Sedangkan penelitian berlangsung di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, Semarang.

Penny menjelaskan, setiap tim peneliti seharusnya memiliki komite etik di tempat penelitian. "Pemenuhan kaidah good clinical practice tidak dilaksanakan," ucap Penny dalam rapat kerja dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 10 Maret lalu.

Ditolak BPOM, Vaksin Nusantara justru mendapat dukungan anggota DPR. Sejumlah anggota DPR menjadi relawan pengembangan vaksin berbasis sel dendritik tersebut.

Polemik vaksin Nusantara diakhiri pemerintah dengan penandatanganan nota kesepahaman penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dedrintik, medio April lalu. Salah satu poin kesepakatannya, penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 itu tidak untuk dikomersialkan. Pengembangan vaksin Nusantara kini terus berjalan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan meminta Vaksin Nusantara dimasukkan sebagai salah satu opsi untuk vaksin booster yang akan dimulai tahun depan.