Jalur Masuk ke Indonesia Diperketat Demi Amankan Presidensi G20

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Senin, 13 Desember 2021 20:49 WIB

Perdana Menteri Italia Mario Draghi dan Presiden Jokowi menghadiri pertemuan meja bundar selama KTT G20 di Roma, Italia, Sabtu, 30 Oktober 2021. REUTERS/Remo Casilli

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperketat jalur masuk di berbagai pintu masuk ke wilayah Indonesia baik udara, darat, maupun laut, seiring dengan dimulainya Presidensi G20 Indonesia, pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Hal ini untuk mencegah masuknya Covid-19 jenis B.1.1.529 atau Omicron.

Koordinator Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi, mengatakan hal ini dilakukan bersama dengan aparat keamanan dan imigrasi. Untuk jalur udara, petugas bersiaga di pintu masuk Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta; Bandara Ngurah Rai Bali; dan Bandara Sam Ratulangi di Manado.

Selain pintu masuk jalur udara, petugas juga bersiaga di pintu masuk pelabuhan. "Untuk pelabuhan kami hanya buka di Batam. Nah di pintu- pintu masuk ini, betul- betul akan kami jaga," kata Imran dalam keterangan tertulis, Senin, 13 Desember 2021.

Di pelabuhan-pelabuhan, Imran mengatakan terdapat kantor kesehatan pelabuhan (KKP) dengan sumber daya manusia (SDM), peralatan sistem informasi yang mendukung serta laboratorium yang mumpuni. Hal itu diharapkan dapat secara cepat mendeteksi jika ada varian-varian baru Covid-19 yang melewati pintu masuk dari para pelaku perjalanan internasional.

"Enggak main- main ini. Lab-nya juga harus standar, dan kalau positif, sample itu akan kami kirim ke Balitbang di Jakarta untuk mendeteksi apakah varian- varian baru itu sudah masuk atau belum," ujar Imran.

Advertising
Advertising

Meski begitu, Imran memastikan bahwa dari hasil sampel yang sudah diperiksa hingga saat ini belum ditemukan kasus dengan varian Omicron di Indonesia

"Tapi Alhamdulillah, sampai saat ini dari sampel-sampel yang masuk belum ada ditemukan varian Omicron ini," kata dia.

G20 atau Group of Twenty adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri atas 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Presidensi Indonesia dalam G20 dimulai sejak hari ini Rabu, 1 Desember 2021 lalu dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Forum yang dibentuk pada 1999 ini memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85 persen perekonomian dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.

Berita terkait

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

8 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

12 jam lalu

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

15 jam lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

2 hari lalu

Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

4 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

4 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

4 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

7 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

9 hari lalu

Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

9 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya