Dewan Sesalkan Penghentian Kasus Pembalakan Liar di Riau
Jumat, 26 Desember 2008 15:11 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Energi, Pertambangan, dan Lingkungan Hidup DPR RI, Alvin Lie, menyesalkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 13 dari 14 perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar pada Senin lalu.
"Ini kemunduran bagi kepolisian. Padahal negara lagi fokus pada pemberantasan pembalakan liar," katanya saat dihubungi, Jumat (26/12). Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional ini akan memanggil Kepala Kepolisian RI untuk mempertanyakan keluarnya surat itu.
Komisi Lingkungan Hidup, kata dia, akan berkoordinasi dengan Komisi Kehutanan dan Komisi Hukum DPR. "Kami minta transparansi dalam penanganan kasus itu," katanya, "Ini bukan kasus kecil. Publik perlu tahu penyebab penghentian itu."
Sebelumnya, Kepala Polda Riau, Brigadir Jenderal Hadiatmoko menyatakan perintah itu dikeluarkan karena berbagai syarat hukum dalam kasus ini tidak terpenuhi. Alasan lainnya adalah persepsi yang tidak sama antara penyidik dan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Riau dalam memandang kasus tersebut.
Menurut Alvin, perbedaan persepsi bukan jadi alasan penghentian penyidikan. "Seharusnya ada koordinasi antara dua institusi itu, agar terjadi penguatan," ucap Alvin.
"Kami akan meminta pertanggungjawaban kepolisian jika ada kesalahan," ujar dia. Alvin menambahkan, jika ada hal yang keliru maka SP3 tersebut bisa dicabut. "Kalau ada yang keliru, kami minta surat itu dianulir," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi Kehutanan, Suswono, mengatakan akan menagih janji penyelesaian kasus pembalakan liar. "Kepolisian sendiri yang punya inisiatif memberantas pembalakan liar, tapi tiba-tiba dihentikan," katanya. Komisi Kehutanan, lanjut dia, akan meminta persoalan yang menjadi alasan penghentian itu.
"Kami akan minta kejelasan terlebih dulu," tutur dia. Suswono berharap dalam penyelesaian kasus pembalakan ini juga melibatkan Departemen Kehutanan. Polikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui selama ini kasus pembalakan liar belum banyak yang bisa diselesaikan di pengadilan.
"Polisi harus semakin cermat dan pihak kehutanan juga proaktif," katanya. Komisi Kehutanan, kata dia, sedang menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Prosesnya masih meminta masukan dari ahli hukum terkait sanksi.
Rancangan Undang-Undang ini ditargetkan selesai pada periode ini. Dalam draf tersebut, salah satunya akan menindaklanjuti kasus pembalakan liar ke prosedur lebih lanjut. "Jika draf ini selesai mungkin akan jadi solusi," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR Patrialis Akbar, mengatakan akan mempertanyakan penghentian penyidikan itu dalam rapat kerja dengan Kepala Kepolisian RI pada masa sidang tahun depan. "Kami cukup kaget dan yang pasti akan kami minta pertanggungjawabannya," tutur Patrialis.
EKO ARI WIBOWO
"Ini kemunduran bagi kepolisian. Padahal negara lagi fokus pada pemberantasan pembalakan liar," katanya saat dihubungi, Jumat (26/12). Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional ini akan memanggil Kepala Kepolisian RI untuk mempertanyakan keluarnya surat itu.
Komisi Lingkungan Hidup, kata dia, akan berkoordinasi dengan Komisi Kehutanan dan Komisi Hukum DPR. "Kami minta transparansi dalam penanganan kasus itu," katanya, "Ini bukan kasus kecil. Publik perlu tahu penyebab penghentian itu."
Sebelumnya, Kepala Polda Riau, Brigadir Jenderal Hadiatmoko menyatakan perintah itu dikeluarkan karena berbagai syarat hukum dalam kasus ini tidak terpenuhi. Alasan lainnya adalah persepsi yang tidak sama antara penyidik dan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Riau dalam memandang kasus tersebut.
Menurut Alvin, perbedaan persepsi bukan jadi alasan penghentian penyidikan. "Seharusnya ada koordinasi antara dua institusi itu, agar terjadi penguatan," ucap Alvin.
"Kami akan meminta pertanggungjawaban kepolisian jika ada kesalahan," ujar dia. Alvin menambahkan, jika ada hal yang keliru maka SP3 tersebut bisa dicabut. "Kalau ada yang keliru, kami minta surat itu dianulir," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi Kehutanan, Suswono, mengatakan akan menagih janji penyelesaian kasus pembalakan liar. "Kepolisian sendiri yang punya inisiatif memberantas pembalakan liar, tapi tiba-tiba dihentikan," katanya. Komisi Kehutanan, lanjut dia, akan meminta persoalan yang menjadi alasan penghentian itu.
"Kami akan minta kejelasan terlebih dulu," tutur dia. Suswono berharap dalam penyelesaian kasus pembalakan ini juga melibatkan Departemen Kehutanan. Polikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui selama ini kasus pembalakan liar belum banyak yang bisa diselesaikan di pengadilan.
"Polisi harus semakin cermat dan pihak kehutanan juga proaktif," katanya. Komisi Kehutanan, kata dia, sedang menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Prosesnya masih meminta masukan dari ahli hukum terkait sanksi.
Rancangan Undang-Undang ini ditargetkan selesai pada periode ini. Dalam draf tersebut, salah satunya akan menindaklanjuti kasus pembalakan liar ke prosedur lebih lanjut. "Jika draf ini selesai mungkin akan jadi solusi," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR Patrialis Akbar, mengatakan akan mempertanyakan penghentian penyidikan itu dalam rapat kerja dengan Kepala Kepolisian RI pada masa sidang tahun depan. "Kami cukup kaget dan yang pasti akan kami minta pertanggungjawabannya," tutur Patrialis.
EKO ARI WIBOWO
