Komisi I DPR Beda Suara soal Jadwal Fit and Proper Test Andika Perkasa

Kamis, 4 November 2021 06:29 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kiri) menerima Surpres calon Panglima TNI melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kanan), dan Rachmat Gobel (kiti) di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2021. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Joko Widodo yang berisi penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid menyambut baik Surat Presiden Joko Widodo yang mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Meutya menilai Andika memiliki profesionalitas dan integritas yang baik untuk memimpin TNI.

Kendati begitu, Meutya menyiratkan bahwa fit and proper test Andika belum akan digelar pada Kamis besok, 4 November 2021. Ia berujar Komisi I bakal menggelar rapat internal terlebih dulu pada pukul 14.00 WIB besok.

"Rapat internal yang diikuti seluruh anggota Komisi satu akan memutuskan kapan fit and proper test diadakan," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.

Meutya mengatakan perlu waktu untuk memverifikasi dokumen calon panglima TNI serta kemungkinan verifikasi aktual sebagai bagian dalam proses fit and proper test.

"Semangat Komisi I tentu lebih cepat lebih baik dengan memperhatikan semua tahapan yang perlu dilalui secara lengkap," ucapnya.

Advertising
Advertising

Namun hingga lewat pukul 18.00 WIB, Rabu, November 2021, kata Meutya, Komisi I belum menerima surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR untuk segera menindaklanjuti proses pergantian Panglima TNI. "Jadi kami masih menunggu," kata politikus Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan jadwal fit and proper test calon Panglima TNI bergantung pada hasil rapat internal Komisi I pada Kamis ini. Ia mengatakan rapat internal itu juga bakal membahas mekanisme dan proses dalam uji kelayakan dan kepatutan.

"Untuk uji kelayakan, Komisi satu rapat internal dulu tentukan mekanisme. Biasanya mekanismenya verifikasi administrasi, verifikasi faktual, lalu uji kelayakan," kata Kharis secara terpisah.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dimulai Kamis, 4 November 2021. Menurut Puan, uji kelayakan akan berlangsung selama dua hari hingga Jumat mendatang.

"Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok sampai dengan Jumat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.

Puan mengatakan, Badan Musyawarah DPR juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI bakal dibawa ke rapat paripurna Dewan pada 8 November 2021.

Berita terkait

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

12 jam lalu

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,8 persen atau unggul 0,7 persen dari rivalnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Baca Selengkapnya

Respons Andika Perkasa Setelah Unggul dari Ahmad Lutfi Sesuai Hasil Survei

13 jam lalu

Respons Andika Perkasa Setelah Unggul dari Ahmad Lutfi Sesuai Hasil Survei

Hasil survei terbaru sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa dan Hendi unggul dari Ahmad Lutfi dan Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

14 jam lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

15 jam lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

16 jam lalu

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.

Baca Selengkapnya

Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

16 jam lalu

Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

Bambang Patijaya dari fraksi Golkar resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XII DPR.

Baca Selengkapnya

Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

20 jam lalu

Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

Yasonna Laoly menekankan, pembahasan rancangan undang-undang ke depan harus lebih mendalam.

Baca Selengkapnya

Berbenah untuk Jawa Tengah dan Jakarta yang Lebih Baik

22 jam lalu

Berbenah untuk Jawa Tengah dan Jakarta yang Lebih Baik

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menyampaikan terobosan mengenai tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Adapun pasangan calon kepala daerah Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno membeberkan strategi mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan.

Baca Selengkapnya

Panglima TNI Agus Subiyanto Mutasi 4 Prajuritnya Jadi Pejabat di Istana

1 hari lalu

Panglima TNI Agus Subiyanto Mutasi 4 Prajuritnya Jadi Pejabat di Istana

Mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024.

Baca Selengkapnya

Panglima TNI Tugaskan Mayjen Ariyo Windutomo Jadi Kepala Sekretariat Presiden

1 hari lalu

Panglima TNI Tugaskan Mayjen Ariyo Windutomo Jadi Kepala Sekretariat Presiden

Panglima TNI juga menunjuk Mayjen TNI Kosasih sebagai Sekretaris Militer Presiden di Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya