INFO NASIONAL-- Capaian kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 2021 terbilang positif. Baru 3 tahun berdiri, lembaga setingkat kementerian ini sudah menorehkan sejumlah prestasi. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan, pihaknya harus melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Kebijakan.

"BPIP selalu bersungguh-sungguh memperbaiki penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di internal. Agar tercipta birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, mampu menterjemahkan program-program pemerintah secara efektif dan efisien," tutur Yudian dalam kegiatan rapat Kerja BPIP di Jakarta, Senin (1/11).

Selanjutnya, jajaran BPIP didorong lebih konsisten dan inovatif berbasis kinerja. "Transformasi organisasi ditandai semakin banyak unit kerja yang bersinergi dengan unit kerja lain," kata Yudian.

Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno mengingatkan, capaian kinerja terkait Indonesia yang identik dengan keberagaman. "Setiap program dan kegiatan dapat dioptimalkan agar dirasakan langsung oleh masyarakat," ucap Try via daring.

Wakil Presiden RI ke-6 ini mendorong seluruh pegawai BPIP untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan. “Dengan karakter kuat, jiwa ikhlas dan bersih. Saya sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP sekali lagi mengucapkan selamat dan harus penuh semangat mengikuti raker ini," ujar Try.

Sebelumnya, capaian kinerja positif dirinci oleh Plt. Sestama BPIP Karjono. "Prestasi BPIP adalah karya bapak ibu sekalian. Raihan WTP kita dua kali berturut turut, pelaksanaan anggaran mendapatkan nilai 93.8. Lalu SAKIP kita mendapatkan nilai B-B, dan satu step lagi kita ke A," ujarnya.

Menurut Karjono, masih ada kementerian dan lembaga lain yang masih mendapat nilai C bahkan D. “Dan itu kita harus bangga. LHKPN kita 100 persen, juga aplikasi sudah hampir semua kita lalui. JDIH, SAKIP, API Kinerja, KRISNA, SIMPEG, SILARAS dan lain-lain," ucapnya.

Meskipun demikian ia berharap kepada pegawai untuk menyelesaikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkannya secara cepat, tepat, akuntabel dan transparan.

“Pelaporan pertanggungjawaban harus tepat waktu harus mengingat sisa waktu kita, karena waktu kita ini tinggal beberapa bulan lagi,” ujarnya.

Karjono menekankan kepada pegawai untuk terus melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan kinerjanya serta memenuhi rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

“Kemudian juga evaluasi dan monitoring, hal ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi baik dari sisi teknis maupun kendala regulasi,” tuturnya. (*)