TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengatakan pemerintah daerah mesti menyediakan informasi tentang bencana kepada masyarakat karena hal itu sangat penting.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, di Jakarta, pada Jumat, 29 Oktober 2021, mengatakan saat ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan layanan informasi sebaik mungkin.

"Yang paling penting salah satunya adalah informasi rawan bencana yang di sediakan bagi masyarakat, ini standarnya berbeda di tiap-tiap daerah, karena tiap-tiap daerah memiliki potensi risiko yang berbeda, ada yang single-hazard ada yang multi-hazard," kata dia.

Ketersediaan informasi yang baik soal kerawanan bencana di daerah kata dia menjadi poin penting agar daerah terhindar dari bencana memiliki risiko-risiko besar.

"Karena kita percaya dari bukti-bukti, semakin baik informasi bencana yang diberikan maka kita berhasil mengurangi kerugian jiwa dan kerugian harta benda secara lebih baik," kata Safrizal.

Kementerian Dalam Negeri juga terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi serta menanggulangi bencana.

Di antaranya memonitor dan mengevaluasi APBD agar pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah, bisa terus bisa dipenuhi sehingga memenuhi standar yang sudah ditentukan.

Kementerian Dalam Negeri juga menganalisis kesiapan terhadap aparatur pemerintah daerah dan mendorong daerah untuk melakukan penguatan aparaturnya agar memiliki kapasitas yang baik untuk kesiapsiagaan bencana.

"Penguatan ini yang terus kita lakukan melalui perencanaan yang baik, kemudian kolaborasi banyak pihak, meningkatkan kapasitas aparatur secara sistematis," katanya.

Kementerian Dalam Negeri juga terus mengevaluasi standar pelayanan minimal kesiapsiagaan bencana daerah termasuk mengenai respons penyelamatan jika bencana terjadi.

Baca juga: Alasan BNPB Sebut Indonesia Laboratorium Bencana

ANTARA