TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kemerdekaan pers di dalam pemerintahannya. Hal ini ia ungkapkan saat memberi sambutan di Kongres VI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 29 Oktober 2021.

"Pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik, terbuka atau sikap kritis, dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sadar masih banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Termasuk kritik yang kerap datang dari pers.

"Kritik yang membangun itu sangat penting, pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggung jawab, agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

Jokowi kemudian berpesan agar jurnalisme tidak hanya sekedar menyajikan fakta, tetapi juga memperhitungkan dampak. Pers, kata dia, seharusnya tak hanya sekedar menerapkan good journalism, tetapi juga wise journalism atau jurnalisme yang bijak.

Apalagi di tengah disrupsi teknologi, Jokowi mengatakan pers harus bisa ikut beradaptasi dan bisa lebih kreatif serta produktif. Pers juga harus menjaga kredibilitasnya sebagai penyebar informasi, meningkatkan kecermatan, hingga menjaga independensi dan objektivitas.

"Kehadiran platform media baru juga harus mendukung transformasi kemajuan bangsa, bukan semata-mata dimotivasi untuk menumpuk jumlah viewer, menumpuk jumlah subscriber, menumpuk jumlah like ataupun sekadar clickbait. Tetapi seharusnya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat bangsa dan kemanusiaan," kata Jokowi.