INFO NASIONAL- Pemerintah berkomitmen terus memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera pulih dari imbas pandemi COVID-19. Insentif pemulihan ekonomi nasional (PEN), Banpres Tunai, Digitalisasi UMKM, dan Akses Permodalan dengan KUR menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk mendorong pemulihan dan pemberdayaan UMKM di tanah air.

“Kita ketahui, pandemi Covid-19 sejak awal 2020 telah menekan dan menyebabkan penurunan di berbagai sektor, termasuk perekonomian. Dampak pandemi ini mengancam kelangsungan bisnis para pelaku usaha, di mana UMKM menjadi salah satu sektor yang mengalami pukulan terbesar,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Pemerintah menilai, penyelamatan UMKM sangat penting bagi perekonomian. Diperkirakan sebanyak 87,5 persen UMKM di Indonesia terdampak akibat pandemi Covid-19.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam, diperkirakan sekitar 50 persen dari jumlah UMKM terancam menutup usahanya sebagai dampak pandemi. Bila hal itu terjadi, maka tidak hanya para pelaku usaha, melainkan juga para pekerja, debitur, kreditur, dan unsur lain juga merasakan imbas Covid-19 dalam sektor ini.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk pemulihan dan pemberdayaan dunia usaha. Upaya tersebut termasuk di antaranya pemberian insentif PEN, mendorong digitalisasi UMKM, memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro, meningkatkan akses permodalan dengan KUR, dan berbagai langkah pemberdayaan lainnya. Beragam program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM dengan menopang dari sisi permodalan, memberikan stimulus, serta mendorong transformasi UMKM dalam pemanfaatan platform digital.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi. Kami juga mengimbau peran aktif masyarakat untuk membantu kebangkitan UMKM kita, misalnya dengan cara berbelanja produk lokal dan memanfaatkan karya anak bangsa,” kata Menkominfo. (*)