INFO NASIONAL -- Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah berpandangan pro dan kontra keputusan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin mengangkat dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya tidak perlu terjadi. Sebagian kritik menganggap seharusnya Dewan Pengarah BRIN diketuai ilmuwan peneliti terkemuka.

Menurut Basarah, pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinasiptek) dan Peraturan Presiden (Perpres) 78 tahun 2021 tentang BRIN.

“Dalam UU Sinasiptek, Pancasila merupakan rambu filosofis dan normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a UU Sinasiptek, yang mengatur “Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila,” ujar Basarah di Jakarta, Kamis 14 Oktober 2021.

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut melanjutkan kebebasan akademik dalam pelaksanaan riset dan inovasi tidak berada dalam ruang hampa, melainkan perlu dimaknai sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah riset-riset yang tidak selaras dan nilai-nilai Pancasila.

“Misalnya riset-riset tentang hak azasi manusia yang mengembangkan tentang legalisasi pernikahan sejenis seperti di beberapa negara barat, penguatan kebebasan manusia untuk tidak bertuhan. Kemudian, riset perihal dukungan pada liberalisasi politik, misalnya saja sistem pemilu free fight liberalism yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Juga riset liberalisasi ekonomi yang mendukung negara sebatas hanya penjaga malam yang mengancam ekonomi kerakyatan. Jelas sekali riset-riset seperti tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Doktor Hukum lulusan Universitas Diponegoro tersebut.

Selain UU Sinasiptek, aturan lain yang juga perlu dipahami adalah, ketentuan Pasal 6 Perpres No.78 Tahun 2021 yang berbunyi "Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Lalu pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila”.

“Dengan demikian, pengangkatan Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional,” ujarnya.

Terakhir, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menyinggung pentingnya perpaduan antara keahlian teknokrais dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu Ibu Megawati juga didampingi sembilan tokoh lain di Dewan Pengarah BRIN

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, pengusaha kelompok bisnis GarudaFood, ekonomi dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Profesor Emil Salim, pakar ilmu kesehatan masyarakat daru UGM Prof. Adi Utarini, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo yang pernah meraih gelar best rector in Asia dan jago TI, praktisi listrik mikrohidro Tri Mumpuni, mantan Mensesneg Bambang Kesowo, dan Guru Besar ITB bidang teknik kimia I Gede Wenten. Disini tampak kolaborasi yang memadukan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan teknokratis untuk saling menunjang dan melengkapi satu sama lain.

“Disinilah perpaduan keduanya semakin relevan. Bung Karno di Pidato HUT RI 17 Agustus 1966 telah memberikan contoh bagaimana upaya membangun bangsa. “Bahwa membangun suatu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun Jiwa Bangsa …. Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada Jiwa yang besar, tidak akan dapat mungkin mencapai tujuannya. Inilah perlunya…, sekali lagi mutlak perlunya, Nation and Character Building,” kata Basarah. (*)