Top Nasional: Eks Pegawai KPK Kerja Serabutan dan Kasus Covid-19 Terus Turun

Reporter

Tempo.co

Selasa, 12 Oktober 2021 07:05 WIB

Potret mantan pegawai KPK Juliandi Tigor Simanjuntak saat berjualan nasi goreng yang diabadikan oleh mantan pegawai KPK, Giri Suprapdiono. Twitter/girisuprapdiono

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang paling banyak dibaca hingga pagi ini di antaranya, beberapa eks pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos TWK kini harus bertahan hidup dengan cara berjualan makanan, hingga menjadi kenek bangunan. Kemudian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut penularan varian dari virus Corona berkurang karena semakin banyak masyarakat yang sudah memiliki kekebalan antibodi. Berikut ringkasannya:


1. Eks Pegawai KPK Bekerja Serabutan Hingga Jadi Kenek Bangunan

Pimpinan Komisi Pemberantasan memecat 58 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Beberapa di antara mereka kini harus bertahan hidup dengan cara berjualan makanan, hingga menjadi kenek bangunan.

Salah satu pegawai yang mesti berjualan adalah Wahyu Ahmad Dwi Haryanto. Dia merupakan mantan pramusaji di KPK yang dianggap tidak lolos TWK. Untuk memenuhi keperluan, Wahyu membuka kedai nasi tak jauh dari rumahnya di Depok, Jawa Barat. "Saya agak shocked dikejar-kejar kebutuhan, kemarin sampai sakit," kata dia seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi, 9 Oktober 2021.

Adapula pramusaji lainnya, Heryanto yang kini bekerja serabutan. Untuk menyambung hidup, tawaran pekerjaan apapun dia ambil. Ia sekarang bekerja sebagai kenek bangunan, membantu temannya yang sedang membangun rumah. "Selepas nukang saya menemani anak menyelesaikan tugas sekolah," kata dia.

Advertising
Advertising

Arfin Puspomelistyo mantan pegawai tidak tetap KPK yang juga menjadi korban TWK punya cerita berbeda. Dia memilih pulang kampung setelah resmi dipecat pada 30 September 2021. Mencari pekerjaan baru bukan perkara mudah buat Arfin. "Saya jadi tidak percaya diri melamar pekerjaan, ada perasaan khawatir apakah akan dicap merah dan tidak bisa dibina di tempat lain," kata dia.

Sebelumnya, dia bekerja sebagai satuan pengamanan di KPK. Arfin bergabung sejak 2008 dan kariernya terbilang moncer. Dia tak pernah sekalipun terkena sanksi. Penghargaan sebagai anggota teladan beberapa kali dia peroleh. Ia bahkan sempat mendapat promosi sebagai komandan regu. Dia sempat menanyakan alasannya tidak lolos TWK. "Tidak ada sedikit pun penjelasan," ujar dia.

2. Menkes: Banyak Masyarakat Sudah Punya Kekebalan Antibodi

Kasus Covid-19 di Indonesia tercatat terus mengalami penurunan. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penularan varian dari virus Corona berkurang karena semakin banyak masyarakat yang sudah memiliki kekebalan antibodi.

"Melihat bahwa kasus di Indonesia turun dengan drastis, salah satu penjelasan ilmiahnya adalah karena banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki kekebalan, baik itu dari vaksin ataupun alamiah karena sembuh dari sakit," kata Budi dalam konferensi pers daring seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 11 Oktober 2021.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan survei untuk mengetahui kondisi kekebalan antibodi masyarakat terhadap Covid-19.

"Nanti hasil survei ini yang diharapkan selesai di pertengahan Desember bisa memberikan gambaran yang lengkap mengenai kekebalan atau kondisi antibodi rakyat kita di 34 provinsi dan menjadi basis bagi penyusunan kebijakan kita ke depannya," ujar Menkes Budi Gunadi.

Survei antibodi masyarakat ini akan dilakukan setiap enam bulan. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam pelaksanaan survei ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, kasus Indonesia termasuk yang terendah.

Luhut memaparkan, satu minggu belakangan ini kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4 persen dan kasus konfirmasi Jawa-Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,9 persen dari puncaknya pada 15 Juli lalu.

"Selain kasus harian yang terus membaik, jumlah kematian harian di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Pada 10 Oktober, kasus kematian 39 untuk nasional dan 17 untuk wilayah Jawa dan Bali," ujar Luhut.

Baca: Profil Yahya Staquf, Salah Satu Calon Ketua Umum PBNU

Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

3 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

11 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

16 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya