PKS Minta Tracing Menyeluruh Klaster Covid-19 di PON Papua

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Kamis, 7 Oktober 2021 14:38 WIB

Warga menyaksikan pertandingan babak enam besar sepak bola putra PON XX Papua antara tim Papua melawan tim Aceh di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Rabu, 6 Oktober 2021. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah melakukan tracing menyeluruh kepada kontak erat, baik atlet, official maupun panitia PON Papua yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Tingkat tracing harus ditingkatkan karena 6 Oktober masih dilaporkan 29 kasus dan sehari setelahnya dilaporkan ada penambahan hingga 40 kasus," kata Mufida dalam keterangannya, Kamis, 7 Oktober 2021.

Mufida mengatakan, pelacakan kontak erat harus dilakukan karena sesama atlet dan official tinggal sementara di tempat yang sama.

Mufida menyebut, ajang PON memang didesain untuk pembinaan dan ajang prestasi atlet nasional. Meski begitu, faktor kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan PON pada masa pandemi.

"Jadi tidak perlu ragu untuk dilakukan tracing ke semua kontak erat sehingga lebih jelas penanganan perawatannya kemudian," ujar dia.

Advertising
Advertising

Lewat tracing, kata Mufida, atlet maupun official harus menjalani isolasi mandiri terpusat jika terkonfirmasi positif hingga dinyatakan sembuh. Sampai sebelum dinyatakan sembuh, maka atlet maupun official tidak boleh kembali ke daerah asal.

Di samping itu, pelaksanaan PON XX di Papua juga harus berdampak signifikan terhadap proses penanggulangan Covid-19 di Papua terutama vaksinasi. Terlebih, Mufida menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga secara khusus meninjau pelaksanaan vaksin di Papua dan Papua Barat.

Dalam penyelenggaraan PON Papua ditemukan klaster penularan Covid-19. Per 7 Oktober 2021, ditemukan 40 kasus konfirmasi positif Covid dari empat klaster yakni Timika, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Merauke.

Berita terkait

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

3 jam lalu

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

Pernyataan Dharma Pongrekun pernah kontroversi saat pandemi Covid-19 karena menurutnya hasil konspirasi dan rekayasa. Kini, ia maju Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

4 jam lalu

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, subvarian Covid-19 dari SARS-CoV-2 disebut FLiRT kini menjadi varian dominan di AS.

Baca Selengkapnya

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

17 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

23 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

2 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

3 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya