Pimpinan DPR Diminta Awasi Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Kamis, 7 Oktober 2021 14:16 WIB

Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lokasi ujian The Sultan Convention Center, Sumsel, Minggu 5 September 2021. SKD CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru untuk penempatan instansi pemerintah daerah di Sumatera Selatan ini diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 September - 18 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Feny Selly

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khadafi, meminta pimpinan dewan mengawasi pengumuman hasil seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.

“Saya berharap pimpinan bisa mengawasi dan melihat beberapa hal yang berkenaan dengan guru honorer,” kata Khadafi dalam rapat paripurna, Kamis, 7 Oktober 2021.

Khadafi menerangkan, hal pertama yang harus dilihat adalah perjuangan para guru honorer dalam kondisi pandemi. Guru honorer tetap berjuang agar tidak terjadi learning loss. Kedua, guru honorer sudah mengalah dari harapan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Selain itu, Khadafi juga mengingatkan bahwa ada banyak guru yang pensiun. Sejak 2020, ada 72.976 guru pensiun, kemudian pada tahun ini ada 69.757 orang, dan paling banyak pada tahun 2022 sebanyak 86.650 orang.

Menurut Khadafi, semua pihak juga harus memperhatikan lama pengabdian guru honorer dan wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Ia juga mendapat kabar bahwa ada salah satu peserta seleksi PPPK meninggal gantung diri.

Advertising
Advertising

“Saya berharap di kesempatan berbahagia ini pemerintah bisa memberikan afirmasi penerimaan PPPK, karena kita harus angkat harkat, martabat, kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa,” kata dia.

Pemerintah berencana mengumumkan hasil seleksi guru PPPK pada Jumat, 8 Oktober 2021. Pengumuman hasil seleksi sebetulnya dijadwalkan pada 24 September 2021, namun ditunda karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berkoordinasi dengan Panselnas untuk memperjuangkan guru honorer yang menjadi peserta seleksi PPPK.

Berita terkait

Universitas Jember Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari Kemendikbudristek

4 menit lalu

Universitas Jember Raih Dua Penghargaan Bergengsi dari Kemendikbudristek

Penghargaan itu diharapkan akan semakin memotivasi keluarga besar Universitas Jember untuk menjadi yang lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya

Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

10 jam lalu

Ikut Demo Desak Pengusutan Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Langkat, Guru Honorer Dipecat

Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer SD di Langkat, dipecat Kepala Sekolah karena ikut aksi membongkar kecurangan dan dugaan korupsi seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

16 jam lalu

FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan dalam Hardiknas 2024

FSGI prihatin karena masih tingginya kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan dalam perayaan hardiknas 2024

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

18 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

22 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

UKT Unsoed Sempat Naik Signifikan, Begini Penjelasan Dirjen Dikti

2 hari lalu

UKT Unsoed Sempat Naik Signifikan, Begini Penjelasan Dirjen Dikti

Dirjen Dikti Abdul Haris Abdul Haris angkat bicara terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Soedirman (Unsoed) yang sempat naik 100 persen.

Baca Selengkapnya

Konversi Sepeda Motor Listrik, Kementerian ESDM Gandeng Kemendikbudristek

2 hari lalu

Konversi Sepeda Motor Listrik, Kementerian ESDM Gandeng Kemendikbudristek

Kementerian ESDM menggandeng Kemendikbudristek untuk mengakselerasi program konversi sepeda motor listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

3 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

6 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya