Presiden KSPI Said Iqbal Diusulkan Jadi Ketua Umum Partai Buruh

Reporter

Friski Riana

Minggu, 3 Oktober 2021 13:43 WIB

Presiden Buruh KSPI Said Iqbal berorasi dalam aksi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dalam aksi tersebut para buruh menyatakan akan mengajukan Judicial Review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh yang didirikan almarhum Muchtar Pakpahan akan dideklarasikan ulang oleh sejumlah organisasi buruh pada 4-5 Oktober 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sejauh ini baru ada satu orang yang diusulkan untuk menduduki jabatan Partai Buruh yang baru.

“Bulat sampai hari ini baru 1 nama disepakati untuk disetujui di kongres, yaitu saudara Said Iqbal, Presiden KSPI,” kata Iqbal dalam konferensi pers, Ahad, 3 Oktober 2021.

Iqbal mengatakan namanya diusulkan secara bulat oleh 11 organisasi pendiri Partai Buruh yang baru. Namun, bisa saja menjelang kongres akan muncul nama baru sebagai kandidat ketua umum.

Sebelum kongres digelar, kata Iqbal, Partai Buruh masih dipimpin oleh Sonny Pudjisasono yang menggantikan Muchtar Pakpahan. Partai tersebut dibangkitkan kembali untuk menyalurkan aspirasi para konsituen. Mereka adalah buruh tani, nelayan, buruh pabrik, kantoran, buruh perempuan, ibu jamu gendong.

Lalu pedagang kaki lima, ojek online, masyarakat miskin kota dan desa, ibu rumah tangga, buruh migran, anak muda mencari lapangan kerja, disabilitas, perempuan, hingga pedagang di pasar.

Advertising
Advertising

Menurut Iqbal, kepengurusan Partai Buruh juga sudah terpenuhi 100 persen di tingkat provinsi, 80 persen di tingkat kabupaten/kota, dan sekitar 49 persen di tingkat kecamatan. Jumlah anggota juga sudah mencapai 1.000 orang yang merata di 409 kabupaten/kota.

Jika lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, Iqbal menyatakan Partai Buruh akan terlibat dalam Pemilu 2024. “Lolos verifikasi, lolos parliamentary threshold sudah lebih dari cukup untuk tahap awal membangkitkan Partai Buruh,” kata Iqbal.

Baca juga: KPU Usul Pemanfaatan Teknologi Masuk dalam Revisi UU Pemilu

FRISKI RIANA

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

9 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

3 hari lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

3 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

3 hari lalu

Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

Menurut Partai Buruh, parpol yang meraih suara di Pemilu Anggota DPRD 2024 seharusnya berhak mengusulkan paslon pada Pilkada.

Baca Selengkapnya