Hoaks Kekinian Tentang PKI, Rapat di Istana hingga Jokowi Jadi Anggota

Jumat, 1 Oktober 2021 09:47 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Komunis Indonesia (PKI) resmi menjadi sebuah organisasi terlarang di Indonesia setelah keluarnya Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Dasar keluarnya Tap MPR tersebut adalah peristiwa pembunuhan perwira TNI AD yang dianggap dilakukan oleh PKI pada malam 30 September hingga pagi 1 Oktober 1945.

Setelah peristiwa yang dikenal sebagai G30S itu, anggota dan orang-orang yang terafiliasi dengan PKI menjadi buruan banyak orang dan banyak terjadi pembunuhan dan penangkapan kepada mereka. Selain itu, dalam situasi tersebut juga banyak terjadi extrajudicial killing.

Pembantaian kepada para anggota PKI dan orang-orang yang diduga terafiliasi kepa PKI pada tahun 1965 hingga 1966 membuat PKI sudah tidak mempunyai daya di Indonesia dan bisa dianggap bahwa secara kekuatan PKI sudah tidak ada di Indonesia. Namun, seringkali banyak orang yang menyebarkan informasi bahwa PKI bangkit lagi. Padahal, apa yang mereka sebarakan adalah sebuah informasi palsu. Berikut ini adalah beberapa potongan hoaks mengenai PKI di masa kini.

Advertising
Advertising

  1. PKI sering rapat di Istana Negara

Hoaks ini beredar di banyak media sosial, khususnya Facebook. Hoaks ini memiliki narasi bahwa PKI sering melalukan rapat rahasia di Istana Negara dan Villa milik Megawati Soekarnoputri. Mengutip dari kominfo.go.id, Jumat, 1 Oktober 2021, postingan tersebut adalah informasi hoaks karena hal tersebut tidak berdasar dan tidak ada informasi yang shahih mengenai hal tersebut.

  1. PKI bangkit lagi dan akan membentuk Republik Cina-Indonesia

Hoaks ini beredar di Facebook dan memiliki narasi bahwa PKI akan membentuk Republik Cina-Indonesia. Namun, dikutip dari kominfo.go.id, info tersebut tidak berdasar dan tidak benar karena hal tersebut tidak akan mungkin dapat terjadi di Indonesia karena secara teoritis dan yuridis PKI tidak mungkin bangkit kembali di Indonesia. Bahkan, sejarawan LIPI Asvi Marwan Adam menyatakan bahwa isu kebangkitan PKI adalah sebuah omong kosong. Hal ini juga dieprtegas oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang menjelaskan bahwa sudah tidak ada kelompok PKI di Indonesia.

  1. Istana Meresmikan PKI dan Memperbolehkannya di Indonesia

Hoaks ini beredar melalui unggahan video. Dalam video tersebut memuat narasi bahwa Istana meresmikan PKI dan memperbolehkannya kembali di Indonesia. Mengutip dari cekfakta.tempo.co, video yang memuat narasi bahwa Istana meresmikan PKI dan memperbolehkannya adalah suatu informasi yang keliru. Video tersebut sebenarnya adalah potongan video Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sepakat mengenai Perpu tentang Ormas. Video tersebut tidak ada kaitannya dengan PKI sama sekali dan tidak memuat narasi mngenai PKI.

  1. Jokowi Anggota PKI

Kabar hoaks tentang PKI turut menyasar Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu dianggap anggota PKI karena ada foto orang mirip dirinya (dilihat dari samping) sedang berdiri di dekat Ketua PKI DN Aidit yang sedang berpidato.

Jokowi telah membantah hal itu dan menyebutnya tidak masuk akal. "PKI itu bubar 1965, saya lahir 1961. Artinya umur saya baru 3-4 tahun. Masa ada PKI balita," kata Jokowi di Sentul, Bogor pada Selasa, 6 Maret 2018.

EIBEN HEIZIER

Baca juga:

Kisah S. Parman yang Memiliki Kakak Petinggi PKI

Berita terkait

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 menit lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

3 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

9 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

9 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

14 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya