TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M. Nurdin menyampaikan laporan mengenai evaluasi program legislasi nasional atau prolegnas rancangan undang-undang (RUU) prioritas tahun 2021.

Dari 33 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021, sebanyak 5 RUU telah disahkan menjadi undang-undang. “Empat di antaranya RUU kumulatif terbuka,” kata Nurdin dalam rapat paripurna, Kamis, 30 September 2021.

Sebanyak 12 RUU masih dalam pembicaraan tingkat I. Lalu 1 RUU menunggu penugasan pembahasan, 4 RUU menunggu surat presiden, 2 RUU menunggu penetapan paripurna, 2 RUU dalam proses harmonisasi di Baleg, 11 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan pemerintah.

Nurdin juga menyampaikan ada 3 RUU usulan pemerintah dan 1 RUU usulan DPR yang masuk dalam daftar prolegnas 2021. Yaitu RUU tentang Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang statusnya carry over usulan pemerintah, RUU perubahan atas UU Pemasyarakatan, RUU perubahan atas UU ITE, dan RUU perubahan atas UU Badan Pemeriksa Keuangan.

Baleg, kata Nurdin, juga menyepakati untuk memasukan 1 RUU usulan DPR dalam Prolegnas 2020-2024, yaitu RUU tentang bahan kimia usulan DPR.

Selanjutnya, 7 RUU tentang provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, serta usulan Komisi II DPR tentang pembentukan daerah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. “Ketujuh RUU sudah selesai tahap harmonisasi,” katanya.

FRISKI RIANA

Baca: Lodewijk Paulus Ucapkan Sumpah Jabatan Jadi Wakil Ketua DPR