INFO NASIONAL-- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menerima audiensi Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/9).

Pada pertemuan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membahas terkait pelaksanaan Liga 2. "Pagi hari ini kami menerima kunjungan dari Pak Menpora dan Ketua umum PSSI dan jajarannya terkait dengan direncanakannya kegiatan Liga 2. Kita ketahui bersama bahwa Liga 1 sudah berjalan di pulau Jawa dan Liga 2 akan berjalan di luar pulau Jawa. Liga 2 ini diselenggarakan di beberapa kota seperti, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan dan Palangkaraya," ujarnya usai pertemuan.

Menurutnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Palembang kini level 1. Sedangkan Pekanbaru level 2, Balikpapan level 3 dan Palangkaraya level 3. "Jadi dengan demikian apa yang diusulkan oleh Menpora dan Ketua PSSI, liga 2 ini bisa di gelar tanpa penonton dan juga diselenggarakan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat," ucapnya.

Ia melanjutkan, melihat dari pengalaman penyelenggaraan Liga 1 di mana penyelenggaraan melakukan pengamanan prokes yang ketat, baik itu dilakukan PCR maupun tes antigen. "PCR dan antigen dilakukan setiap kali memasuki venue dan ini suatu proses yang baik sehingga pada saat ada yang terkena positif langsung diisolasi," ucapnya.

"Tadi saya diperlihatkan terkait dengan adanya Satgas dan juga di dalam stadion kira-kira kurang dari 300 seperti pemain, ofisial dan panitia dan titik keluar masuknya terkendali. Karena itu di gelar tanpa penonton, dari segi ekonomi tentu dalam proses ini menjadi berbeda. Namun demikian kita harus memulai. Dan Alhamdulillah, PSSI sudah memulai. Dan prokes ini akan menjadi contoh bagi olahraga yang lain," tutupnya.

Sementara itu, Menpora Amali menyampaikan bahwa, apa yang sudah diarahkan oleh Menko Perekonomian akan dijadikan pedoman umum untuk menyelenggarakan kegiatan- kegiatan keolahragaan di wilayah PPKM luar Jawa dan Bali.

"Saya kira komitmen kami akan menjaga tentang protokol kesehatan ini, karena kita harus punya tanggungjawab yang sama untuk memberikan dukungan kepada upaya-upaya pemerintah dalam menangani Covid 19," katanya.

Menurutnya, sejak Covid 19 ini, pihak kepolisian sebelum mengeluarkan izin kegiatan keolahragaan selalu meminta rekomendasi dari Kemenpora. "Kemenpora selalu mengajak pihak Kementerian Kesehatan, pihak Satgas Covid 19 untuk melakukan rapat koordinasi yang menjadi dasar rekomendasi kepada pihak kepolisian yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin keramaian," jelasnya.

"Jadi sekarang pihak kepolisian tidak mau memberikan izin kalau tidak ada rekomendasi dari Kemenpora. Khusus untuk penyelenggaraan sepakbola ini saya kira sudah punya pengalaman untuk menangani protokol kesehatan. Jadi tetap melakukan kegiatan olahraga tetapi menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan benar," tutupnya. (*)