Sekjen Golkar Calon Pengganti Azis, Supriansa: Dia Bisa Diterima Semua Pihak

Senin, 27 September 2021 14:07 WIB

Lodewijk Freidrich Paulus. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa membenarkan bahwa ketua umumnya, Airlangga Hartarto, mempertimbangkan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai kandidat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Azis Syamsuddin. Supriansa mengatakan sosok Sekretaris Jenderal Golkar itu dinilai memiliki banyak kelebihan.

"Pak Sekjen adalah bagian dari pada yang menjadi perhatian tentu di Pak Ketua Umum karena memiliki banyak kelebihan," kata Supriansa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 September 2021.

Supriansa mengatakan kader-kader Golkar lain yang duduk di parlemen pun memiliki banyak kelebihan. Mereka disebutnya memiliki kemampuan yang sama seperti Lodewijk. Meski begitu, dia mengatakan Airlangga mempertimbangkan dari pelbagai sisi dan mencari keputusan terbaik.

Supriansa mengatakan Golkar adalah partai lama yang telah matang. Sehingga, kata dia, Airlangga akan berhati-hati dan memperhatikan semua sudut pandang dalam menunjuk pengganti Azis Syamsuddin.

"Tentu Pak Ketua Umum meminta pendapat-pendapat dari sekitar, ya itu hal yang sangat wajar," ujar Supriansa.

Advertising
Advertising

Anggota Komisi Hukum DPR ini tak menampik salah satu pertimbangan yang diperhatikan Airlangga adalah sosok Lodewijk yang bisa diterima semua pihak. Namun, dia lantas menyambung dengan diplomatis bahwa semua kader Golkar di Senayan pun demikian.

"(Diterima semua pihak) itu adalah bagian saya rasa Pak Sekjen posisinya seperti itu. Dan tokoh-tokoh Golkar yang lain juga saya kira sama, memiliki posisi yang bisa diterima oleh semua pihak," ujar Supriansa.

Lodewijk Freidrich Paulus saat ini duduk sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, komunikasi, dan luar negeri. Ia merupakan politikus berlatar purnawirawan letnan jenderal TNI.

Pria kelahiran Manado, 27 Juli 1957 ini pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pada 2009-2011, menggantikan Mayor Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Setelah itu, Lodewijk menjadi Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan dari September 2011 hingga Juni 2013.

Jabatan terakhirnya sebelum pensiun dari militer adalah Komandan Komando Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI AD, dari Juni 2013 hingga Juli 2015. Di Golkar, Lodewijk sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan SDM.

Dia lalu didapuk menjadi Sekretaris Jenderal Golkar pada 2018, ketika Airlangga terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Airlangga kembali memilih Lodewijk menjadi sekretaris jenderal setelah terpilih lagi dalam Musyawarah Nasional Golkar akhir 2019 lalu.

"Saya akan dibantu kader Partai Golkar yang tidak pernah minta apa-apa yaitu Pak Sekjen Lodewijk Paulus," kata Airlangga kala itu di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis, 5 Desember 2019.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA

Baca: Airlangga Disebut Pertimbangkan Sekjen Golkar Jadi Pengganti Azis Syamsuddin

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

56 menit lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

2 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Airlangga soal Duet Khofifah-Emil di Pilgub Jatim: Semua Mendukung

2 jam lalu

Airlangga soal Duet Khofifah-Emil di Pilgub Jatim: Semua Mendukung

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengonfirmasi akan menugaskan Emil Dardak sebagai bakal cawagub mendampingi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

2 jam lalu

Airlangga Sebut Golkar akan Usung Emil Dardak Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil gubernur mendampingi dia.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

2 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

4 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

4 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya