INFO NASIONAL- Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) versus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida semakin memanas. Setelah dua kali jawaban atas somasi dirasa tidak memuaskan dan Haris tidak meminta maaf, Luhut akhirnya melaporkan Haris dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan/atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.

Tak cukup sampai di situ, Luhut juga menggugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulida sebesar Rp 100 miliar. Melalui kuasa hukumnya Luhut mengatakan gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka seluruh uang tersebut akan diberikan kepada masyarakat Papua.

Terkait hal itu, Wakil Ketua I Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma ikut menanggapi. Menurutnya, tindakan Luhut melaporkan Haris dan Fatia adalah ajang pembuktian terkait permasalahan investasi di Papua.

“Kami yang pernah terlibat di Pansus Papua juga menemukan persoalan investasi sebagai salah satu permasalahan kompleks di Papua. Jika temuan Haris dan Fatia terbukti di Pengadilan, maka persoalan ini akan dibahas secara khusus oleh tim DPD khususnya For Papua MPR RI,” kata senator Papua Barat tersebut.

Ia juga menyebut bahwa dengan dilaporkannya Haris Azhar dan Fatia dapat menjadi momen bagi semua pihak untuk mengetahui fakta-fakta baru serta dapat membuka fakta yang sebenarnya ke publik. Ia pun berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan di tengah krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

“Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya,” ujarnya.(*)