Komisi Hukum DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Hari Ini

Reporter

Antara

Senin, 20 September 2021 09:41 WIB

Suasana uji kelayakan terhadap calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak Triyono Martanto di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim agung yang sudah diusulkan Komisi Yudisial (KY). Menurut jadwal, uji kelayakan terhadap 11 calon hakim agung dilakukan pada Senin-Selasa atau 20-21 September 2021.

"Betul, uji kelayakan calon hakim agung dilaksanakan pada Senin-Selasa," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Adies Kadir, Senin, 20 September 2021.

Adies mengatakan Komisi III DPR setelah menggelar uji kelayakan calon hakim akan langsung melaksanakan rapat pleno mengambil keputusan yang direncanakan pada Selasa siang, 21 September 2021.

Berikut adalah jadwal uji kelayakan dan kepatutan 11 calon hakim agung di DPR

Senin, 20 September 2021:
1. 09.00-10.00 WIB H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
2. 10.00-11.00 WIB Yohanes Priyana, S.H., M.H.
3. 11.00-12.00 WIB Jupriyadi, S.H., M.Hum.
4. 13.00-14.00 WIB Aviantara, S.H., M.Hum.
5. 14.00-15.00 WIB Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M.
6. 15.00-16.00 WIB Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
7. 16.00-17.00 WIB Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
8. 17.00-18.00 WIB Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
9. 19.00-20.00 WIB Dr. Subiharta, S.H., M.Hum
10. 20.00-21.00 WIB Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Selasa, 21 September 2021:
11. 10.00-11.00 WIB Suharto, S.H., M.Hum.
11.00-12.00 WIB Rapat Pleno Komisi III DPR RI tentang pengambilan keputusan atas calon Hakim Agung 2021.

Baca juga: Puan Sebut Calon Hakim Agung Harus Independen meski Dipilih DPR

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

26 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

53 menit lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

5 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

8 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

12 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya