TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengkritik proses rekrutmen guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui proses seleksi, tapi dilihat masa pengabdiannya para guru itu," kata Irwan dalam keterangannya, Ahad, 19 September 2021.

Irwan mengatakan guru yang telah cukup masa pengabdiannya mestinya tidak perlu mengikuti proses seleksi lagi. Sebab, mereka akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda.

Irwan pun mempertanyakan perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim terhadap dedikasi para guru. Apalagi, ketika tahu ada yang gagal menembus ambang batas seleksi (passing grade).

“Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar itu di pelosok-pelosok daerah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Pemerintah, kata Irwan, harus memperhatikan nasib para guru honorer yang lama mengabdi dengan melakukan pengangkatan secara langsung menjadi PPPK atau pegawai negeri sipil (PNS) tanpa proses seleksi.

Menurut Irwan, langkah tersebut pernah diterapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana tercatat sebanyak 1,1 juta guru honorer diangkat menjadi CPNS. Sementara di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, baru ribuan guru honorer yang menjadi CPNS atau PNS selama enam tahun belakangan ini.

“Jauh sekali perbedaannya. Saya sangat prihatin melihat nasib para guru honorer tetapi belum diangkat juga. Padahal, mereka harusnya diapresiasi dan diafirmasi atas pengabdiannya,” kata Irwan.

Baca juga: Kisah Katinem, Guru Honorer Menyambi Jadi Motivator Usaha Berharap Lolos PPPK

FRISKI RIANA