Candaan Politikus Gerindra - Demokrat ke Masinton agar Tolak Presiden 3 Periode

Sabtu, 18 September 2021 18:36 WIB

Anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu tiba di Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. Pertemuan tertutup ini untuk melakukan dengar pendapat dengan koruptor yang di bui di Sukamiskin. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah narasumber mencandai politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ihwal perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual hari ini, Sabtu, 18 September 2021.

Mereka ramai-ramai berpesan agar Masinton menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun perubahan masa jabatan presiden 3 periode.

Awalnya, pakar komunikasi politik Lely Arrianie mengatakan ingin menitip pesan kepada Masinton. Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono lantas berceletuk ingin menyampaikan pesan pula.

"Saya juga titip tuh, jangan, soal tiga periode Masinton," ujarnya seraya terkekeh.

Ucapan Ferry disambut tawa dari narasumber lain. Lely Arrianie lalu menyampaikan pesannya untuk Masinton.

Advertising
Advertising

"Kinerja hendaknya berdasarkan aspirasi, bukan berdasarkan koalisi dan ambisi, itu aja," kata Lely.

Politikus Partai Demokrat Imelda Sari tak mau ketinggalan. "Nah Masinton denger, bukan berdasarkan tiga periode, oke," kata Imelda, lagi-lagi diikuti tawa yang lain.

"Tiga periode noooo," kata Masinton menjawab.

"Jadi gini, tiga periode no tapi perpanjangan oke, jangan," kata Ferry Juliantono lagi.

"Bukan perpanjangan kali, ada yang ramai-ramai itu apa katanya lagi, obrolan di bawah meja itu, di belakang layar itu obrolan-obrolan penundaan pemilu, bukan perpanjangan. Tapi kan itu masih obrolan," kata Masinton.

"Penundaan pemilu," kata Ferry Juliantono.

"Tiga tahun nundanya," kata Erik Satrya Wardhana, anggota DPR periode 2009-2014 yang juga hadir dalam diskusi.

"Saya yakin enggak tiga periode, saya yakin enggak," kata Lely Arrianie.

Isu penundaan Pemilu 2024 mencuat seiring agenda amandemen UUD 1945 yang bergulir di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Awalnya, isu yang berkembang adalah perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Belakangan, mencuat juga isu adanya gagasan memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden selama tiga tahun, yang bisa berimplikasi pada penundaan Pemilu 2024. Pada Juni lalu, Majalah Tempo sempat menurunkan laporan ihwal adanya dugaan manuver dari orang-orang di lingkaran Istana yang mendorong agenda tersebut.

Adapun PDI Perjuangan, partai Masinton, telah menyatakan menolak perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya taat konstitusi. "Tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 September 2021.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Tidak Ubah Masa Jabatan Presiden

Berita terkait

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

13 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

22 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

23 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 hari lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

2 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

2 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

2 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

3 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya