KPU Usul Dana Pemilu 2024 Rp 86 Triliun, Mendagri: Terlalu Tinggi

Kamis, 16 September 2021 13:16 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), Plt Ketua KPU Ilham Saputra (kiri), dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Rapat tersebut membahas persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum terlalu besar. Tito membandingkan dengan anggaran pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya.

"Kemarin membaca di media pengajuan Rp 86 triliun, jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 September 2021.

Tito menilai perlu efisiensi anggaran mengingat Indonesia kini masih dilanda pandemi Covid-19. Ia menyebut kondisi Covid-19 di Tanah Air memang sudah melandai hingga Indonesia dipuji banyak pemimpin dunia dan para ahli.

Namun, dia melanjutkan, pemerintah masih memiliki tugas penting untuk memulihkan perekonomian nasional yang sempat minus. "Ini yang mungkin berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya, sehingga efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kami pertimbangkan," ujar Tito Karnavian.

Dia membeberkan, total anggaran Pemilu 2014 sebesar lebih dari Rp 16 triliun. Sedangkan pada Pemilu 2019, kata dia, anggarannya sebesar Rp 27,479 triliun. Menurut Tito, penambahan besaran anggaran dari pemilu ke pemilu tersebut terlalu besar.

Advertising
Advertising

"Dari 16 (triliun) ke 27 (triliun), ke 86 (triliun), di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," ucapnya. Apalagi, imbuhnya, tahapan Pemilu 2024 kemungkinan akan dimulai dari awal 2022.

KPU sebelumnya menyatakan keperluan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Ketua KPU Ilham Saputra sempat merinci, anggaran KPU tahun 2021 sebesar Rp 8,4 triliun.

Selanjutnya, KPU mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 13,2 triliun untuk 2022; Rp 24,9 triliun untuk 2023; Rp 36,5 triliun untuk 2024; dan Rp 3 triliun untuk 2025. Total keseluruhan usulan anggaran ini yakni Rp 86 triliun.

Dalam rapat hari ini, Ilham menyatakan Kementerian Keuangan baru menyetujui anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 2 triliun untuk tahun 2022. "Jadi usulan kekurangannya adalah sepuluh triliun sekian," ujar Ilham.

Baca juga: Tak Setuju KPU, Mendagri Minta Pemilu 2024 Digelar April atau Mei


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

3 jam lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

4 jam lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

7 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

9 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

11 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

11 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

12 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

15 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

18 jam lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya