Ganjar Ingin Pemprov Jateng Raih WTP Jadi Tradisi

Selasa, 14 September 2021 18:23 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

INFO NASIONAL – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.

Selain Pemprov Jateng yang meraih penghargaan sepuluh kali berturut-turut, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah juga mendapat penghargaan yang sama. Di antaranya Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Semarang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasih kepada para ASN di lingkungan Pemprov Jateng atas capaian menggembirakan ini. Penghargaan WTP ini menjadi bukti bahwa ASN di lingkungan Pemprov telah mereformasi diri sejak lama.

“Saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN di Provinsi Jawa Tengah yang sudah bekerja cukup keras. Kalau tidak salah sejak tahun 2011 kita bisa WTP dan berturut-turut selama 10 kali, tentu ini menggembirakan,” kata Ganjar di rumah dinasnya, Selasa, 14 September 2021.

Ganjar berharap capaian ini menjadi tradisi bagi Pemprov Jateng, sekaligus pemicu untuk selalu mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, transparan, akuntabel.

Advertising
Advertising

“Jadi kita ngerti lah tugas pokok fungsi kita yang di mana, skala prioritas pembangunan seperti apa, apalagi dalam kondisi pandemi, dan kita harus melakukan adjustment (penyesuaian) di mana-mana tapi harus tetap bisa memiliki kredibilitas yang tinggi,” tuturnya.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara daring usai membuka acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Selasa, 14 September.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan peluncuran buku berjudul Mengawal Akuntabilitas: Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020. Buku tersebut, menurut Ganjar, penting dibaca oleh ASN dan juga kepala daerah.

“Saya kira penting untuk para ASN pengelola keuangan membaca semuanya termasuk kepala daerah. Bagaimana mengelola keuangan di tengah pandemi ini agar tetap bisa transparan, akuntabel, dan kelak kemudian hari tidak jadi persoalan,” kata Ganjar. (*)

Berita terkait

BPKH Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut dalam Laporan Keuangan Haji

26 Juli 2023

BPKH Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-Turut dalam Laporan Keuangan Haji

BPKH kembali mendapat Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Laporan Keuangan Kementan Diapresiasi BPK

26 Juli 2023

Laporan Keuangan Kementan Diapresiasi BPK

BPK menyatakan bahwa sebanyak 80,52 persen laporan yang sudah ditindaklanjuti BPK sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya

Komitmen Kepatuhan Jalankan Aturan, Kemendag Raih Opini WTP

12 Juli 2023

Komitmen Kepatuhan Jalankan Aturan, Kemendag Raih Opini WTP

Kemendag telah menerima opini WTP untuk kesebelas kalinya dari BPK.

Baca Selengkapnya

BPK Minta Presiden Jokowi Ingatkan Semua Menteri Follow Up Hasil Pemeriksaan

26 Juni 2023

BPK Minta Presiden Jokowi Ingatkan Semua Menteri Follow Up Hasil Pemeriksaan

BPK menyampaikan 669.268 rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk BUMN dan BUMD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bilang Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

26 Juni 2023

Jokowi Bilang Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi, tapi Kewajiban

Menurut Jokowi, sudah kewajiban para menteri dan para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.

Baca Selengkapnya

Rapat Paripurna Memperingati Ulang Tahun Jakarta, Ketua DPRD Singgung Opini WTP dari BPK

22 Juni 2023

Rapat Paripurna Memperingati Ulang Tahun Jakarta, Ketua DPRD Singgung Opini WTP dari BPK

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta ke-496. Ketua DPRD DKI menyinggung soal opini WTP.

Baca Selengkapnya

Respons DPRD DKI soal BPK yang Temukan Rp197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek

3 Juni 2023

Respons DPRD DKI soal BPK yang Temukan Rp197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek

Begini respons DPRD DKI Jakarta BPK yang Temukan Rp197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Raih WTP Keenam Kali dari BPK, Tapi Ada 4 Temuan dari KJP Plus hingga Aset Tak Wajar

2 Juni 2023

DKI Jakarta Raih WTP Keenam Kali dari BPK, Tapi Ada 4 Temuan dari KJP Plus hingga Aset Tak Wajar

Tujuh bulan menjabat, Heru Budi Hartono membawa DKI Jakarta meraih opini WTP atas laporan keuangan daerah untuk keenam kalinya.

Baca Selengkapnya

BPK Temukan Sejumlah Masalah Laporan Keuangan DKI 2022, Sekda Singgung Opini WTP

1 Juni 2023

BPK Temukan Sejumlah Masalah Laporan Keuangan DKI 2022, Sekda Singgung Opini WTP

BPK RI menemukan sejumlah masalah dalam laporan keuangan Pemprov DKI 2022. Sekda DKI merespons isu ini dengan menyinggung soal opini WTP.

Baca Selengkapnya

4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

30 Mei 2023

4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

BPK menemukan 4 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang meraih predikat Opini WTP. Ada kelebihan bayar.

Baca Selengkapnya