INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo meluncurkan bukunya yang ke-21 bertajuk 'Negara Butuh Haluan', bertepatan dengan syukuran ulang tahunnya yang ke-59 sekaligus peresmian kantor pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Sebagai kelanjutan dari seri buku 'Cegah Negara Tanpa Arah' yang dirilis pada awal tahun 2021, Bamsoet menekankan pentingnya keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai visi negara dalam mewujudkan capaian Indonesia dalam 50 hingga 100 tahun ke depan.

Berbagai kalangan seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu, dan berbagai civitas akademika turut mendukung agar Indonesia memiliki PPHN.

Gagasan tersebut juga direkomendasikan MPR periode 2009-2014, dan ditindaklanjuti MPR periode 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan amandemen terbatas terhadap konstitusi untuk memberikan kewenangan kepada MPR RI dalam menetapkan PPHN.

Bamsoet menyampaikan bahwa buku ini juga menepis berbagai hoax yang beredar di masyarakat seputar rencana amandemen terbatas terhadap konstitusi, yang kemudian banyak dipelintir dan 'digoreng' sebagai upaya perubahan periodesasi presiden menjadi 3 kali, upaya perpanjangan masa jabatan presiden, serta berbagai isu dan kecurigaan lain yang terlalu prematur.

“Padahal, rencana amandemen terbatas hanya fokus kepada PPHN yang sangat diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan agar bangsa ini tidak terus menerus berganti haluan manakala terjadi pergantian kepemimpinan dari tingkat pusat hingga daerah. Karena itu, menghadirkan kembali PPHN sebagai visi negara, jangan dipahami dengan pendekatan politik praktis," ujar Bamsoet dalam peluncuran buku "Negara Butuh Haluan', di Kantor Pusat IMI, Jakarta, Jumat (10/9/21).

Rektor Institut Pertanian Bogor sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia 2021-2022, Arif Satria, dalam pengantarnya menjelaskan, seluruh anak bangsa tentu ingin Indonesia menjadi bangsa besar. Proses menuju bangsa besar tidak sebentar. Menuju bangsa besar memerlukan upaya besar juga.

Arif mengungkapkan, dalam konteks pembangunan industri dirgantara, Brasil kurang diperhitungkan pada tahun 1980-an. Sementara Indonesia sudah mulai dengan Nurtanio dan lalu berubah menjadi IPTN, dan kini menjadi PT Dirgantara Indonesia. Dalam penguasaan teknologi, Indonesia jauh lebih unggul dari Brasil di tahun 1990-an.

“Namun, kini kita bisa saksikan betapa dominannya pesawat Embraer produksi Brasil untuk penerbangan domestik di Amerika Serikat. Kita tidak kalah teknologi, tapi kita kalah strategi, termasuk dalam membangun kesinambungan perencanaan untuk memperkuat Indonesia di industri dirgantara," ujar Prof. Arif Satria.

Guru Besar Ekonomi Politik IPB sekaligus Ketua Dewan Pakar dan Ketua Harian Brain Society Center (BS Center), Didin S Damanhuri melihat keberadaan PPHN merupakan kemajuan dibandingkan dengan berdasakan RPJMN yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih.

Hal ini sekaligus menjadi advokasi substansial tentang butuhnya haluan jangka panjang pembangunan sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian ‘disusun’. Jadi bukan diserahkan semata kepada pasar bebas.

Menurutnya, sudah saatnya Indonesia memilih mazhab pemikiran ekonomi berbasis konstitusi. Sebab, kelemahan Indonesia sekarang ini adalah berjalan tanpa arah yang jelas dan hanya mengandalkan RPJMN yang dikembangkan dari visi dan misi presiden terpilih, sehingga tingkat comprehensiveness, partisipasi stakeholder dan legitimasi mandat rakyat terhadap platform pembangunan menjadi rendah. “Dengan begitu, apabila terjadi penyimpangan dari presiden terhadap RPJMN tidak jelas pertanggungjawabannya," kata Didin.

Sebagai catatan, selain buku 'Negara Butuh Haluan', Bamsoet juga telah menerbitkan berbagai buku, antara lain, 'Save People Care for Economy' (2020); 'Akal Sehat' (2019); 'Dari Wartawan ke Senayan' (2018); 'Ngeri-Ngeri Sedap' (2017); 'Republik Komedi 1/2 Presiden' (2015); 'Indonesia Gawat Darurat' (2014); serta 'Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir' (2013).

Sebelumnya ada buku 'Republik Galau' (2012); "Perang-Perangan Melawan Korupsi' (2011); 'Skandal Gila Bank Century' (2010); 'Ekonomi Indonesia 2020' (1995); 'Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita' (1991); serta 'Mahasiswa Gerakan dan Pemikiran' (1990). (*)