KKP Kucurkan Bantuan Sarpras Konservasi untuk Kotawaringin Barat

Jumat, 10 September 2021 16:54 WIB

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyalurkan bantuan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pengelolaan kawasan konservasi melalui kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di kawasan konservasi Senggora Sepagar. Kali ini bantuan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Laut Indah di Desa Teluk Bogam, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bantuan senilai Rp 97.251.000 yang diserahkan melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada 2 September lalu.

Bantuan itu terdiri dari 8 unit radio HT; satu unit kamera bawah air; satu unit GPS; dua unit teropong boshile; satu unit megaphone; satu unit laptop; satu unit LCD; satu unit printer; satu unit sound system portable; lima unit alat penerangan; lima unit snorkel set; 10 unit pelampung/jaket keselamatan dan 10 unit jas hujan.

Kawasan konservasi perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang serta perairan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 24/KEPMEN-KP/2019.

“Kawasan konservasi perairan ini adalah habitat bagi terumbu karang dan lamun, dugong, penyu, teripang, lola, dan kima. Selain itu, kawasan ini juga berpeluang besar sebagai destinasi wisata perairan yang berkelanjutan,” ujar Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Pamuji Lestari atau Tari.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut Tari menjelaskan penyaluran bantuan pemerintah diharapkan menjadi pemantik bagi masyarakat dalam pengelolaan sekaligus pengawasan sumber daya perairan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan kawasan konservasi perairan dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kelompok penerima bantuan harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di kawasan konservasi dan menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi,” katanya.

Mengenai bantuan tersebut, Kepala BPSPL Pontianak, Andry I. Sukmoputro menuturkan bantuan KOMPAK merupakan bentuk dukungan aksi konservasi terhadap akselerasi pengelolaan kawasan konservasi serta pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

“Tentunya kami berharap bantuan ini dapat dirawat, dipelihara, dikelola dengan bijak agar manfaat bantuan tersebut bisa berkelanjutan. Lalu dalam proses pengelolaannya, kelompok harus mengedepankan kepentingan masyarakat agar tujuan konservasi bisa tercapai,” ujarnya.

Kelompok Masyarakat Pengawas Laut Indah salah satu kelompok yang aktif menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut di sekitar kawasan konservasi perairan Gosong Senggora dan Gosong Sepagar. Ketua Kelompok Wahana Bahari Mulyadi dan kelompoknya berkomitmen memelihara dan mengelola bantuan agar memberikan manfaat dan timbal balik bagi masyarakat sekitarnya.

Menteri KKKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kelompok masyarakat berperan penting sebagai garda terdepan dalam konservasi, khususnya pengawasan sumber daya perairan. Bantuan pemerintah kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi menjadi salah satu stimulan agar masyarakat terus melakukan kegiatan yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir dan konservasi jenis.(*)

Berita terkait

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

5 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

Tertahan 1,4 Tahun, Bea Cukai Serahkan Keyboard Braile Hibah dari Korea Selatan

6 hari lalu

Tertahan 1,4 Tahun, Bea Cukai Serahkan Keyboard Braile Hibah dari Korea Selatan

Keyboard braile untuk SLB tersebut tertahan karena disebut tidak ada pemberitahuan barang hibah ke Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

10 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

11 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

12 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

13 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

27 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

30 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

31 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

36 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya