TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan rakyat Indonesia menginginkan demokrasi yang tegak.

Menurut Yudhoyono, tegaknya demokrasi merupakan satu dari empat kehendak rakyat yang ia simpulkan berdasarkan kajian atas tiga tonggak sejarah penting di Tanah Air.

"Rakyat kita sungguh menginginkan demokrasi tegak," kata Yudhoyono dalam perayaan hari ulang tahun ke-20 Partai Demokrat, Kamis, 9 September 2021.

Tiga tonggak sejarah yang dimaksud Yudhoyono yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan 1945, pergantian kepemimpinan Soekarno tahun 1965, dan reformasi 1998 yang menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto.

Yudhoyono mengatakan, dari setiap tonggak sejarah itu bangsa Indonesia melakukan koreksi total dan perubahan besar. Hal-hal yang tak disukai rakyat di setiap era, kata dia, tentu harus dihilangkan di masa berikutnya.

Menurut Yudhoyono, tegaknya demokrasi yang dia maksud bukan hanya menyangkut kebebasan dan hak-hak asasi manusia.

Melainkan juga kembali kepada supremasi hukum atau the rule of law dan konstitusionaliame, pemilihan umum yang jujur dan adil, checks and balances baik antarlembaga negara maupun antara negara dan rakyat, serta nilai-nilai universal demokrasi. "Tentunya yang saya pahami adalah demokrasi yang klop untuk Indonesia," ujarnya.

Presiden keenam ini mengatakan, demokrasi yang dia maksud ialah yang berkeadaban. Bukan demokrasi liberal parlementer yang dulu membuat Indonesia terus mengalami gonjang-ganjing, atau terpimpin baik jilid I maupun II.

Tiga kehendak rakyat lainnya menurut Yudhoyono ialah keadilan (social justice), kesejahteraan (prosperity), dan keamanan serta kedamaian (peace). Menurut Yudhoyono, itu sebabnya ia menuangkan keempat hal tersebut dalam manifesto politik tatkala menggagas berdirinya Demokrat pada 2001.

"Maka keempat hal itulah menjadi platform perjuangan Partai Demokrat ke depan, menjadi visi dan misi besar Partai Demokrat untuk negeri tercinta ini," kata SBY.

Baca juga: Di Acara HUT ke-20, Demokrat akan Tegaskan Posisinya Tetap Berpihak ke Rakyat