KKP Kucurkan Bantuan untuk Provinsi Konservasi Papua Barat

Rabu, 1 September 2021 18:53 WIB

INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) kembali memberikan bantuan pemerintah bagi Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) 2021 di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.

Bantuan yang diberikan sebagai dukungan KKP terhadap provinsi konservasi ini terdiri dari 1 unit kapal Longboat, 1 unit mesin tempel 15 pk, 1 unit laptop, 1 unit printer, 5 unit pelampung, 1 kamera underwater dan 2 senter taktis lapangan. Total bantuan tersebut senilai Rp90.274.800.

“Bantuan ini wujud dukungan pemerintah pusat atas komitmen Provinsi Papua Barat menjadi provinsi konservasi untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati laut di sekitarnya demi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Pamuji Lestari, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Rabu, 1 September 2021.

Tari meminta pemerintah daerah dan seluruh masyarakat bersikap bijaksana dalam mengelola laut di wilayahnya, mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian hingga pemantauan.

“Dengan target 30 juta hektare kawasan konservasi laut di Indonesia pada tahun 2030, dan telah dicapai lebih dari 26 juta hektare di tahun 2021, tentunya ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan kelautan dan perikanan di Indonesia,” ujar Tari melanjutkan.

Advertising
Advertising

Sementara Kepala LPSPL Sorong, Santoso Budi Widiarto, menerangkan bantuan untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi di Kabupaten Sorong Selatan merupakan stimulan Pemerintah untuk menggerakkan masyarakat berperan aktif mengawasi dan menjaga Kawasan Konservasi Perairan Seribu Satu Sungai di Kabupaten Sorong Selatan yang luasnya mencapai 338.323 hektare. Wilayah ini telah dicadangkan oleh Gubernur Papua Barat melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 523/25/I/2019 dan diusulkan penetapannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 ini.

“Dari total luas kawasan konservasi perairan Seribu Satu Sungai, 87,7 persennya atau seluas 296.722,7 hektare diusulkan untuk ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi Zona Perikanan Berkelanjutan yang menjadi tempat masyarakat bisa mencari udang, kepiting dan kakap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ini dikarenakan pada waktu-waktu tertentu akan terdapat musim pemijahan dan peneluran terutama untuk komoditas kakap dan ikan Gulama (Protonibea diacanthus),” ucap Santoso.

Ikan Gulama menjadi tangkapan penting di Sorong Selatan. Harganya mahal karena memiliki daging yang enak. Organ dalam ikan ini juga memiliki khasiat obat serta menjadi bahan penting dalam pembuatan berbagai obat.

Bantuan kepada Kelompok Masyarakat Knasaimos Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat adalah bantuan KOMPAK keempat yang diserahkan oleh LPSPL Sorong tahun ini. Sebelumnya telah diserahkan bantuan kepada Kelompok Sadar Konservasi Penyu Makimi di Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Kelompok Masyarakat Pengawas Lawere di Pulau Ay, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan Kelompok Masyarakat Pengawas Tafamutu di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

“Bantuan ini tidak hanya untuk kegiatan pengawasan kawasan konservasi Sorong Selatan namun juga kegiatan yang bermanfaat bagi sosial kemasyarakatan seperti pemanfaatan bantuan sebagai sarana transportasi dari kampung ke Kabupaten Sorong Selatan yang jaraknya 2 jam perjalanan atau untuk sarana mencari udang, kepiting dan kakap yang menjadi target pengelolaan di Kawasan Konservasi Perairan Seribu Satu Sungai, Sorong Selatan,” ujar Santoso.

Menyambut bantuan tersebut, Ketua kelompok Masyarakat Pengawas Knasaimos Pilemon Ajamsaru bersama seluruh anggota Kelompok dan Kepala Kampung Kayabo, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan berkomitmen terus mengawasi dan melindungi kawasan Konservasi Seribu Satu Sungai di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. (*)

Berita terkait

KKP Usung 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan di AJSB 2024

2 hari lalu

KKP Usung 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan di AJSB 2024

Kegiatan ini menandai perjalanan seperempat abad KKP dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Siapkan Aturan Pengelolaan Ikan Bilih

4 hari lalu

KKP Siapkan Aturan Pengelolaan Ikan Bilih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan aturan pengelolaan Ikan Bilih atau Mystacoleucus padangensis, karena mengalami penangkapan berlebih atau overfishing dan penurunan ukuran tangkap selama beberapa tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

7 hari lalu

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

Pendataan dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang pengelolaan ikan belida.

Baca Selengkapnya

KKP Kick Off Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024

7 hari lalu

KKP Kick Off Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024

Dilaksanakan serentak dari awal Mei hingga akhir Juni. Melibatkan 1.760 nelayan dari 22 kabupaten/kota dari 20 provinsi.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

9 hari lalu

Sederet Fakta Modeling Budidaya Ikan Nila Salin yang Diresmikan Jokowi di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar. Berikut sederet fakta

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmikan Modeling Kawasan Tambak BINS

9 hari lalu

Presiden Jokowi Resmikan Modeling Kawasan Tambak BINS

Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meresmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin (BINS), di Karawang, Rabu 8 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

10 hari lalu

Presiden Jokowi akan Resmikan Budidaya Ikan Nila Salin Milik KKP

Modeling budidaya ikan nila salin merupakan terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dibangun sejak 2023 di lahan seluas 80 hektare.

Baca Selengkapnya

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

17 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

23 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

24 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya