INFO NASIONAL- Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyoroti somasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Menurutnya, Luhut terkesan emosional menanggapi kajian cepat yang dilakukan oleh YLBHI, KontraS, LBH Papua dan Lembaga lainnya.

“Ini kajian berdasarkan data yang menyebut nama-nama dibalik konsesi tambang di Papua. Kalau tidak benar, silahkan buka data yang benar ke publik. Data ya dilawan dengan data! Rakyat Papua butuh jawaban, ” ujar senator sekaligus Akademisi Papua Barat ini.

Menurut Filep, hasil kajian cepat yang menyimpulkan praktik bisnis militer di Intan Jaya, sekaligus menyingkap potensi kepentingan ekonomi harus menjadi kajian yang lebih serius.

Senator Papua Barat ini mengkhawatirkan jika data tersebut benar adanya, hal itu akan membangkitkan semangat perlawanan Orang Asli Papua (OAP) terhadap para oligarki yang terus menguras kekayaan SDA Papua khususnya di Intan Jaya.

“Di Intan Jaya, sekitar 1200-an masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri karena takut jadi korban salah tembak! Kalau benar ujung-ujungnya semua ini karena motif ekonomi, harus memakan korban berapa banyak lagi?," ujar Filep Minggu, 29 Agustus 2021.

Menurutnya, rakyat manapun tidak ingin dijadikan sebagai objek kepentingan investasi dan politik. Rakyat Papua ingin Sumber Daya Alam yang dimilikinya memberikan kesejahteraan. Yang terjadi saat ini, bukannya kesejahteraan namun ketakutan karena adanya konflik yang tak kunjung usai dan rakyat harus menanggung dampaknya.

“Data yang mencuat ini momentum pembuktian. Siapa dan apa motifnya. Dan itu bisa membuka mata kita semua tentang problem sesungguhnya di Papua,” kata senator yang akrab disapa Pace Jas Merah ini.(*)