Politikus PAN Cerita Ada Bisik-bisik Jokowi ke Zulhas Usai Pertemu

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Sabtu, 28 Agustus 2021 11:41 WIB

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan paparan dalam Mentoring Kebangsaan di Amanat Institute, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2020. Kegiatan tersebut merupakan pembekalan wawasan politik kebangsaan bagi kader-kader PAN yang maju sebagai bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional atau PAN secara terbuka menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin usai pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut, sampai saat ini belum ada pembicaraan soal jatah menteri untuk partainya. Hanya, ujar dia, Presiden Jokowi sempat berbisik-bisik kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal rencana pertemuan lanjutan.

"Di pertemuan itu, tidak ada bicara koalisi atau reshuffle. Itu sama sekali tidak disinggung. Hanya sebelum pulang itu, Bang Zul dibisikin Pak Jokowi, 'Pak Zul, nanti kita akan ketemu lagi," ujarnya dalam diskusi daring yang digelar MNC Trijaya, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Dua politikus Senayan yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana menyatakan, komunikasi sudah terjalin sejak beberapa bulan lalu. Zulkifli Hasan setidaknya tiga kali ditawari untuk menjadi menteri.

"PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama," kata seorang narasumber ini kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

Dua narasumber ini menyebutkan, Zulkifli menyodorkan nama mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Akan tetapi, Istana menawarkan agar Zulkifli yang mengisi jatah tersebut. Zulkifli, kata dua narasumber Tempo, menyatakan ingin berfokus mengurus partai. Ia lantas menyodorkan nama lain, seperti Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Viva Yoga Mauladi.

Narasumber yang sama menyebutkan ada dua portofolio yang ditawarkan kepada PAN, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menteri Perhubungan. Jika Presiden memberikan posisi Menko, kemungkinan besar Zulkifli yang akan mengisi pos tersebut. Namun bila untuk Menteri Perhubungan, PAN akan menyodorkan nama kader selain Zulkifli.

Belum dapat dipastikan pos kementerian apa yang akan diisi oleh PAN setelah perkembangan teranyar pernyataan partai bergabung ke koalisi pemerintah. Di internal PAN, kata salah satu narasumber, nama Zulkifli didorong mengisi pos Menko PMK lantaran senioritas dan pengalamannya. Orang nomor satu di PAN itu pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tempo mengkonfirmasi informasi ini kepada Zulkifli Hasan tetapi tak direspons.

DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

1 jam lalu

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

15 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya